UU Penanggulangan Bencana Deadlock, DPR Beralih Membahas UU Lansia

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pihaknya berencana menghentikan sementara pembahasan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. "Karena pembahasan UU Penanggulangan Bencana selalu deadlock, karena belum menemukan titik temu antara pemerintah dan Komisi VIII DPR. Dan membuat tidak bisa membahas undang-undang lain," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Februari 2022.

Sebagai gantinya Komisi VIII DPR akan membahas Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia yang juga tidak kalah pentingnya. "Kami juga ingin fokus pada undang-undang lain yang juga penting," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang lanjut usia, padahal jumlah penduduk lanjut usia cukup banyak. Masalah itu memerlukan perhatian serius dari negara untuk memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan lanjut usia. "Itulah mengapa kami menggagap itu penting, termasuk juga UU Penanganan Yatim Piatu. Nah jadi atas dasar itulah kami ada wacana lebih baik UU Penanggulangan Bencana dihentikan lebih dulu tanpa dihapus dari prolegnas," katanya.

Ace menjelaslan bahwa Komisi VIII dan pemerintah belum memiliki titik temu, khususnya soal kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangam Bencana Daerah. "Karena DPR bersikeras untuk memperkuat BNPB dan ingin mencantumkan keberadaannya di dalam undang-undang," ujarnya.

Namun, ujar Ace, di dalam draf, pemerintah justru tidak mencantumkan BNPB secara eskplisit, melainkan hanya menyebutkan kata 'Badan' saja. Dan tidak diatur secara lebih detail tentang tugas-tugas BNPB maupun BPBD, sehingga inilah yang membuat Komisi VIII dengan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda.

Perbedaan pandangan tentang lembaga itu, menurut Ace, membuat Komisi VIII harus terus membahasnya. Karena bagi dia, justru yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan BNPB sebagai negara yang berada di wilayah ring of fire.

"Apa lagi kita tahu bahwa potensi kebencaaan seperti kata BMKG yang menyebut di wilayah Jawa bagian barat yaitu Banten, ada potensi megatrust dengan gempa yang dahsyat itu. Sehingga keberadaan BNPB justru harus diperkuat, itu keinginan kami," kata politikus di DPR.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Masih Beda Pandangan soal Kelembagaan BNPB






Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

3 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

3 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


762 Gempa dan 707 Longsor, Ini Bencana di Yogyakarta 2022

6 jam lalu

762 Gempa dan 707 Longsor, Ini Bencana di Yogyakarta 2022

Tahun 2022 menjadi tahun dengan kejadian bencana paling tinggi dalam tiga tahun terakhir di DI Yogyakarta.


Gempa Magnitudo 5,2 Banten Merusak Sekolah, Siswa Jadi Korban

8 jam lalu

Gempa Magnitudo 5,2 Banten Merusak Sekolah, Siswa Jadi Korban

Gempa merusak gedung sekolah dan siswa yang tengah belajar menjadi korban.


Prakiraan Cuaca BMKG: Siklon Tropis Freddy, Hujan, Banjir Rob, Siaga 5 Provinsi

8 jam lalu

Prakiraan Cuaca BMKG: Siklon Tropis Freddy, Hujan, Banjir Rob, Siaga 5 Provinsi

Siklon tropis Freddy terbentuk di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kecepatan angin maksimum 45 knot.


Antisipasi Kemarau Kering dan Karhutla 2023, BMKG Perkuat Koordinasi di Riau

23 jam lalu

Antisipasi Kemarau Kering dan Karhutla 2023, BMKG Perkuat Koordinasi di Riau

BMKG telah memprediksi adanya musim kemarau di tahun 2023 yang jauh lebih kering jika dibandingkan dengan periode tiga tahun terakhir, yaitu 2020-2022


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Ada Siklon Tropis Freddy Dekat Indonesia, Ini Dampaknya

1 hari lalu

Ada Siklon Tropis Freddy Dekat Indonesia, Ini Dampaknya

Siklon tropis Freddy berada di Samudra Hindia, selatan Nusa Tenggara Barat (NTB), pada koordinat 13.8 Lintang Selatan dan 118.1 Bujur Timur.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta