Kata Panglima TNI soal Dugaan Anggotanya Terlibat Kasus Satelit Kemenhan

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Rapat tersebut membahas pencapaian target program MEF TNI tahun 2021, skenario TNI terhadap dinamika keamanan di laut Cina Selatan dan Indo Pasifik, perkembangan penanganan kasus-kasus hukum prajurit TNI, dan strategi dan pendekatan TNI dalam menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota TNI terindikasi terlibat dalam kasus pelanggaran pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur sejak 2015 di Kementerian Pertahanan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung bahkan telah memanggil dua purnawirawan TNI untuk diperiksa sebagai saksi.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan mendukung pengusutan tersebut karena memang sudah diumumkan oleh Jaksa Agung bahwa penanganannya akan ditindaklajuti dengan peradilan koneksitas. “Nah tapi nanti harus ada putusan yang lebih tinggi lagi, bukan hanya Jaksa Agung,” ujar Andika usai rapat kerja dengan Kemenhan dan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Kamis, 17 Februari 2022.

Menurut Andika peran peradilan militer dan peradilan umum untuk melihat besaran kerugiannya. Misalnya, kata dia, kerugian negara lebih berat pada TNI, maka kemungkinan besar akan diputuskan oleh Mahkamah Agung supaya peradilannya di peradilan militer.

Sebaliknya jika kepentingan yang dirugikan lebih banyak di konteks nonmiliter, maka pengadilannya di perdilan umum. “Tapi tetap peradilan koneksitas, karena dilakukan bersama-bersama antara warga masyarakat nonmiliter dan anggota militer pada saat terjadinya tindak pidana,” tutur Andika.

Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud Md menjelaskan bahwa kasus itu bermula pada 19 Desember 2015 saat Kemenhan mengambilalih hak pengelolaan orbit 123 BT dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemenhan menyebut tindakan itu untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Kemenhan menggaet Avanti Communication Limited (Avanti) untuk menyewa Satelit Artemis sebagai satelit sementara pengisi orbit (floater). Tak hanya dengan Avanti, kontrak juga dilakukan dengan Navajo, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat.

Kontrak dibuat dalam kurun waktu 2015-2016 dan dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan. "Dengan nilai sangat besar, padahal anggarannya belum ada. Berdasarkan kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu jelas melanggar prosedur," kata Mahfud.

Avanti kemudian menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemenhan tidak membayar sewa satelit sesuai  nilai kontrak yang telah ditandatangani hingga pada 9 Juli 2019. Pengadilan arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar dan mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit artemis ditambah dengan biaya arbitrase dan limit sebesar Rp 515 miliar. "Jadi negara membayar 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya," kata Mahfud.

Selain dengan Avanti, gugatan juga dilakukan oleh Navajo. Belakangan, Pengadilan arbitrase di Singapura kemudian memutus Indonesia harus membayar $ 20.901.209 atau setara Rp 304 miliar terhadap sengkarut permasalahan penyewaan satelit tersebut.






Top 3 Metro: Kasus Bripka Madih Ditangani Adik Andika Perkasa, Pajero Penabrak Mahasiswa UI Ganti Warna

6 jam lalu

Top 3 Metro: Kasus Bripka Madih Ditangani Adik Andika Perkasa, Pajero Penabrak Mahasiswa UI Ganti Warna

Kabidpropam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhirawa Braja Paksa menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan Bripka Madih.


Fakta Kasus Polisi Peras Polisi: Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar, dan Memutuskan Mundur

6 jam lalu

Fakta Kasus Polisi Peras Polisi: Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar, dan Memutuskan Mundur

Kasus Bripka Madih terkait polisi peras polisi ramai dibahas. Tempo merangkum fakta-fakta seputar kasus ini.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

16 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

21 jam lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

21 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Kasus Bripka Madih Ditangani Adik Andika Perkasa, Ini Profil Kombes Fransiskus Xaverius Bhirawa Braja Paksa

23 jam lalu

Kasus Bripka Madih Ditangani Adik Andika Perkasa, Ini Profil Kombes Fransiskus Xaverius Bhirawa Braja Paksa

Bripka Madih viral karena mengaku diperas sesama polisi. Kabidpropam Polda Metro Jaya Kombes Fransiskus Xaverius Bhirawa Braja Paksa punya versi lain


Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

4 hari lalu

Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

Panglima TNI Yudo Margono menyatakan akan menambah 800 personil di Papua untuk persiapan pembentukan markas Komando Militer di 4 Daerah Otonomi Baru.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

4 hari lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

5 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


SOS Darurat iPhone 14 Selamatkan Dua Wanita di Kanada

7 hari lalu

SOS Darurat iPhone 14 Selamatkan Dua Wanita di Kanada

Untunglah, salah satu wanita memiliki iPhone 14 dan menggunakan SOS Darurat melalui fitur satelit untuk meminta pertolongan.