Ahmad Basarah Minta Dukungan Akademisi Susun Konsep PPHN MPR


INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah meminta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) memasukkan tema perlunya Indonesia memiliki Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dalam agenda konferensi nasional organisasi ini di Bali, 19 - 22 Mei 2022. Dia meyakini kajian para akademisi akan bersifat netral, jujur, dan tidak menyimpan agenda politik tertentu yang menimbulkan kecurigaan masyarakat. 

‘’Saya yakin para akademisi akan menjunjung tinggi sikap kejujuran dan obyekyifitas dengan bisikan hati nurani mereka bahwa bangsa ini memang memerlukan Pokok-pokok Haluan Negara, agar arah pembangunan negara kita lebih terarah dan konsisten. Tanpa PPHN atau GBHN, PNSB ataupun nama lainnya, saya khawatir rezim berganti, kebijakan pun berganti tanpa ada peraturan yang mengikat rezim berikutnya untuk melanjutkan kerja rezim sebelumnya,’’ kata Ahmad Basarah saat menerima kunjungan delegasi Pengurus Pusat APHTN-HAN di Kompleks MPR RI, Kamis, 17 Februari 2022

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, kajian ilmiah dan masukan para akademisi sangat diperlukan oleh pimpinan MPR RI dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPHN dengan payung hukum yang kokoh.  

‘’Saya juga meyakini jika para akademisi mampu menjalankan tupoksinya dengan baik, masukan mereka akan menjadi tuntunan bangsa Indonesia. Ada beberapa pihak yang sering mengaku akademisi tetapi bersuara ‘nyaring’ hanya untuk tujuan pribadi atau kelompoknya saja, biasanya untuk mencari jabatan tertentu. Inilah yang tidak kami harapkan,’’ tutur Ahmad Basarah. 

Ia mengatakan saat ini Indonesia memiliki lima pilar kekuatan demokrasi yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, pers dan akademisi. Pilar kelima ini akan menjadi penyeimbang empat pilar demokrasi yang ada saat ini

Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan, untuk menghadirkan PPHN sebenarnya diperlukan amandemen terbatas UUD NRI 1945, dalam bentuk penambahan ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945 dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945. Satu ayat pada Pasal 3 itu bakal memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, sedangkan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN apabila tidak sesuai konsep pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam PPHN.

"Tapi, karena isu politik sangat kuat, upaya kami ini sementara terhenti. Isu politik sengaja mengembuskan kecurigaan jika amandemen dilakukan, tersimpan agenda perubahan masa jabatan presiden. Padahal ini tidak mungkin kami lakukan. Semoga para akademisi bisa meluruskan isu-isu seperti itu,’’ kata Bamsoet. 

Ahmad Basarah menambahkan, sejauh yang dia amati, ada tiga kelompok berbeda yang memberi penilaian atas UUD NRI 1945. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak setuju UUD 1945 diamandemen sambil menyatakan UUD NRI 1945 pasca amandemen 2002 kehilangan ruh perjuangan kemerdekaan. Kelompok kedua menilai UUD NRI 1945 sudah sempurna tapi perlu perubahan lagi. Sedang kelompok ketiga menilai UUD NRI 1945 sudah sempurna dan tinggal dilaksanakan secara konsisten. 

‘’Kami sendiri menilai perlu ada perubahan pasal dalam UUD NRI 1945 agar bangsa ini punya PPHN yang mengikat semua pihak, mulai dari presiden terpilih sampai rakyat di setiap pelosok. Karena itu kami berharap para dosen di APHTN-HAN menjadi mitra dalam memperjuangkan ini lewat jalur akademisi, kami lewat jalur politik,’’ ujarnya. (*)






Ahmad Basarah Ingatkan Sejarah Peringatan Imlek di Indonesia

13 hari lalu

Ahmad Basarah Ingatkan Sejarah Peringatan Imlek di Indonesia

Masyarakat Tionghoa diberi kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Termasuk merayakan upacara-upacara agama seperti Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka.


Aspirasi Kepala Desa Se-Malang Raya Disampaikan Hari Ini di Jakarta

19 hari lalu

Aspirasi Kepala Desa Se-Malang Raya Disampaikan Hari Ini di Jakarta

Ahmad Basarah yang juga anggota DPR RI Dapil Malang Raya itu menghormati aspirasi Kepala Desa se-Malang Raya


Ziarah ke Makam Fatmawati, Basarah: Wajar Sebagai Bangsa Memuliakan Pemimpin Perempuan

36 hari lalu

Ziarah ke Makam Fatmawati, Basarah: Wajar Sebagai Bangsa Memuliakan Pemimpin Perempuan

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, keluarga Ir Soekarno dan Taufiq Kiemas adalah keluarga pahlawan bangsa.


Ahmad Basarah: Guru PAUD Gerbong Terdepan Tanamkan Fondasi Kebangsaan

16 November 2022

Ahmad Basarah: Guru PAUD Gerbong Terdepan Tanamkan Fondasi Kebangsaan

Ahmad Basarah menyitir hasil survei PPIM UIN Jakarta pada 2018 bahwa telah muncul kecenderungan guru yang intoleran.


Ahmad Basarah Ajak Generasi Muda Jadi 'Pahlawan Kebhinekaan'

10 November 2022

Ahmad Basarah Ajak Generasi Muda Jadi 'Pahlawan Kebhinekaan'

Mempertahankan dan merawat kemerdekaan bukan perkara mudah


Ahmad Basarah Harap Pertemuan Pemuka Agama Dunia Kuatkan Perdamaian

2 November 2022

Ahmad Basarah Harap Pertemuan Pemuka Agama Dunia Kuatkan Perdamaian

Bali sebagai tuan rumah dapat menjadi contoh kerukunan antara umat beragama.


Peringati 94 Tahun Sumpah Pemuda, Ahmad Basarah Ajak Waspadai Bonus Demografi

28 Oktober 2022

Peringati 94 Tahun Sumpah Pemuda, Ahmad Basarah Ajak Waspadai Bonus Demografi

Generasi muda saat ini justru menjadi korban dan sasaran empuk penyebaran radikalisme.


Deklarasi Bandung Dukung Perempuan di Kancah Politik

26 Oktober 2022

Deklarasi Bandung Dukung Perempuan di Kancah Politik

Forum MPR Sedunia masih perlu disempurnakan agar menjadi lebih inklusif


Peringatan Maulid Nabi, Ahmad Basarah Ajak Masyarakat Teladani Islam Damai Rasulullah

8 Oktober 2022

Peringatan Maulid Nabi, Ahmad Basarah Ajak Masyarakat Teladani Islam Damai Rasulullah

cara paling ampuh memperlihatkan wajah Islam damai itu, adalah dengan menjadikan Islam sebagai agama inklusif dan toleran seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW. #InfoTempo


Megawati Perintahkan Tiga Pilar PDIP Bantu Korban Insiden Kanjuruhan

3 Oktober 2022

Megawati Perintahkan Tiga Pilar PDIP Bantu Korban Insiden Kanjuruhan

Tiga pilar harus bertakziah dan memberi bantuan kepada keluarga korban.