ICW Pertanyakan Penunjukan Istri Firli Jadi Pencipta Mars dan Himne KPK

Editor

Amirullah

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama dua Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan Nurul Gufron (kanan), menyampaikan laporan kinerja akhir tahun, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Sepanjang 2021, KPK telah menerima 2.029 laporan gratifikasi yang dilakukan pejabat. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mempertanyakan proses penunjukkan Ardina Safitri sehingga kemudian yang dipilih untuk membuat lagu mars dan himne Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertanyaan ini, kata dia, muncul mengingat Ardina Safitri adalah istri Ketua KPK Firli Bahuri.

Dengan kondisi seperti ini, Kurnia mengatakan bahwa tidak salah jika kemudian masyarakat menduga ada konflik kepentingan di balik pembuatan mars dan himne KPK tersebut. "Sebagai insan KPK, semestinya Firli menghindari setiap kegiatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan," ujar Kurnia saat dihubungi pada Kamis, 17 Februari 2022

ICW menekankan kepada Firli agar memahami bahwa KPK adalah lembaga negara yang didanai oleh APBN dan dimiliki seutuhnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. "Jadi, jangan pernah beranggapan: karena dirinya adalah Ketua KPK, maka lembaga antirasuah itu menjadi miliknya atau keluarganya," katanya lagi.

Menurut Kurnia, penting untuk dijadikan catatan bahwa mars dan himne yang baru saja dibuat KPK tidak akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, berkontribusi bagi kerja KPK, dan memperbaiki citra buruk KPK di mata masyarakat. "Praktis itu sekadar kegiatan seremonial dan gimik belaka," ujar dia.

Kurnia melanjutkan bahwa kegiatan bersifat seremonial atau bahkan tidak penting itu bukan kali pertama dilaksanakan oleh KPK. Sebelumnya, kata dia, lembaga antirasuah juga sempat mengirimkan SMS mengatasnamakan Ketua KPK, Firli Bahuri, dengan pesan yang absurd.

Tak berhenti di sana, Kurnia berujar, saat awal menjabat sebagai komisioner, Firli juga diketahui pernah mengundang rekan-rekan jurnalis untuk memperlihatkan kemampuannya memasak nasi goreng. Dan pada kesempatan lain, khususnya ketika Kementerian Sosial membagi-bagikan bansos kepada masyarakat, Firli juga pernah menemani mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara.

"Maka dari itu, sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firli Bahuri dkk, hanya dipenuhi dengan gimik dan kontroversi, ketimbang prestasi," kata dia.

Dalam peluncuran lagu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan hak cipta lagu mars dan himne kepada KPK. Kedua lagu itu merupakan bikinan istri Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri.

Penyerahan itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Launching Lagu Mars dan Hymne KPK. “Lagu mars dan himne ini kini hak ciptanya milik KPK,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat sambutan dikutip dari keterangan pers KPK, Kamis, 17 Februari.

Penyerahan hak intelektual ini sekaligus mengesahkan bahwa lagu tersebut akan menjadi bagian dari identitas kelembagaan. KPK menyatakan lagu tersebut berisi pesan mengajak pegawai KPK untuk berbakti ke negara dan Indonesia yang bebas korupsi. “Seluruh insan KPK diharapkan punya rasa yang utuh dengan mengimplementasikan pesan-pesan dalam lagu tersebut,” kata Yasonna.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

7 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

8 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

12 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

2 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

3 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.