Akademisi Lintas Kampus Minta Ganjar Pranowo Cabut Izin Amdal Wadas

Reporter

Editor

Amirullah

Mengutip dari situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.go.id, Rabu, 9 Februari 2022, nilai investasi untuk membangun bendungan Rp 2,06 triliun berasal dari APBN-APBD. Saat perencanaan, Bendungan Bener ini mulai konstruksi pada 2018 dan direncanakan mulai operasi pada 2023. Dok. Waskita

TEMPO.CO, Jakarta - Akademisi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut Izin Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Bendungan Bener. Para akademisi itu menilai Amdal bendungan Bener dilakukan secara tidak benar.

“Meminta Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Izin Lingkungan AMDAL karena dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) disusun dengan metode yang tidak valid sehingga tidak layak dijadikan acuan pengambilan keputusan,” kata akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Rina Mardiana dalam keterangan tertulis, Kamis 17 Februari 2021.

Para akademisi membedah Andal Bendungan Bener di Purworejo melalui dua kegiatan. Pertama, meninjau langsung lokasi dan membedah dokumen Andal serta meminta kesaksian warga Desa Wadas. Selain IPB, pengajar dari Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Gadjah Mada ikut dalam penelitian ini.

Dari penelitian itu, tim menemukan terdapat masalah dalam dokumen Andal Bendungan Bener dari aspek formil dan materil. Dalam aspek formil, tim menemukan konsultasi publik tidak dilakukan dengan mekanisme seharusnya, yaitu dua arah dengan warga. Ditemukan pula klaim sepihak terhadap persetujuan warga. Penyusunan Andal, kata dia, mengabaikan penolakan warga Wadas terhadap rencana kegiatan penambangan batuan andesit.

Rina mengatakan analisis risiko juga tidak dilakukan secara menyeluruh. Sehingga berpotensi menimbulkan dampak serius baik secara fisik, psikis dan memicu bencana alam lainnya tanpa proses tanggung jawab yang jelas.

“Penelitian tidak dilakukan mendalam, hanya sepintas lalu,” ujar Rina. Selain itu, tim menemukan upaya memaksakan keinginan warga dengan pelibatan aparat keamanan dan desa.

Sementara secara materil, tim menemukan Andal tidak memperhatikan relasi sejarah masyarakat Wadas dan lingkungannya, serta nilai, pengetahuan, dan religiusitasnya tidak menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen. Dokumen Andal, kata dia, juga tidak memperhatikan secara serius dampak dari kegiatan pertambangan yang berpotensi merampas ruang hidup para perempuan wadas dan anak, untuk mendapatkan perlindungan milik serta akses alam. Ini berkecenderungan besar berdampak ketidakdilan lintas generasi.

Dengan temuan itu, para akademisi meminta Ganjar mencabut izin lingkungan itu, karena metode yang dilakukan tidak valid. Mereka juga menolak penambangan batuan andesit di desa Wadas. Menurut para akademisi, pemerintah harus mengubah watak pembangunan. Dari yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan manusia serta lingkungan. “Sehingga proyek-proyek serupa harus ditinjau ulang,” tutur Rina.






Survei PWS Sebut Elektabilitas Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies

20 jam lalu

Survei PWS Sebut Elektabilitas Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies

Sharazani mengatakan naiknya elektabilitas Prabowo dipengaruhi beberapa alasan.


Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

1 hari lalu

Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

Namun Ketua Panitia Musyawarah Rakyat memaklumi bila ketidakhadiran Ganjar Pranowo itu karena alasan politik.


Hanya Ada Satu Seismometer di Dieng, Ganjar Minta Ditambah

4 hari lalu

Hanya Ada Satu Seismometer di Dieng, Ganjar Minta Ditambah

Sebelumnya terjadi beberapa kali gempa tektonik hingga Gunung Dieng berstatus waspada.


Ganjar Letakkan Batu Pertama Masjid Agung Jawa Tengah, Anggaran Rp 118 Miliar

5 hari lalu

Ganjar Letakkan Batu Pertama Masjid Agung Jawa Tengah, Anggaran Rp 118 Miliar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT di Kabupaten Magelang.


Megawati dan Ganjar Duduk Berdampingan Hadiri Pelantikan Wali Kota Semarang

7 hari lalu

Megawati dan Ganjar Duduk Berdampingan Hadiri Pelantikan Wali Kota Semarang

Kedatangan Megawati di Kota Semarang juga dijemput Ganjar bersama istrinya di Lapangan Udara Angkatan Darat Ahmad Yani.


Pengamat: Megawati Seakan Dikepung untuk Umumkan Ganjar Pranowo Capres PDIP

10 hari lalu

Pengamat: Megawati Seakan Dikepung untuk Umumkan Ganjar Pranowo Capres PDIP

Pengamat politik Hendri Satrio melihat seolah-olah Megawati Soekarnoputri dikepung dari berbagai sisi agar mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres.


Yenny Wahid Disanding-sandingkan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, Begini Profil Putri Gus Dur

19 hari lalu

Yenny Wahid Disanding-sandingkan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, Begini Profil Putri Gus Dur

Yenny Wahid disebut tokoh Nahdlatul Ulama yang disandingkan dengan calon presiden usungan Partai NasDem, Anies Baswedan. Ini profil putri Gus Dur.


Kata Ganjar Bila Tak Diusung PDIP di 2024: Urusan Bu Mega

20 hari lalu

Kata Ganjar Bila Tak Diusung PDIP di 2024: Urusan Bu Mega

Ganjar berkomentar banyak soal stabilitas politik di Jawa Tengah menjelang Pemilu 2024.


Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

20 hari lalu

Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

Ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM) Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan menambang di Wadas, Jawa Tengah melanggar HAM dan konstitusi.


Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

20 hari lalu

Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut masyarakat Wadas berharap supaya surat rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kemen ESDM) dibatalkan.