KKP Promosi Peluang Investasi untuk Penangkapan Ikan Terukur


INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempromosikan peluang investasi usaha yang mendukung penangkapan ikan terukur di hadapan ratusan calon investor lokal melalui Webinar, pada Kamis, 17 Februari 2022.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota akan melahirkan banyak usaha turunan sebagai pemicu geliat investasi, distribusi pertumbuhan ekonomi ke daerah pesisir menjadi lebih merata, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Sumber daya alam perikanan yang diambil setiap tahunnya itu sangat banyak, nilainya sampai ratusan triliun rupiah. Tapi coba lihat kehidupan masyarakat pesisir, kesejahteraan nelayan kita, masih memprihatinkan. Kantong-kantong kemiskinan banyaknya di daerah pesisir. Pendapatan negara dari sumber daya alam perikanan juga minim hanya ratusan miliar, padahal yang diambil nilainya lebih dari Rp200 triliun tahun lalu. Ini yang kami benahi dengan penerapan kebijakan penangkapan terukur," kata Menteri Trenggono.

Melalui kebijakan penangkapan terukur, mekanisme penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) akan berbasis kuota yang dibagi dalam sistem zonasi. Kuota penangkapan dihitung berdasarkan kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) yang kemudian akan dibagikan kepada penerima kuota, yakni nelayan lokal yang tergabung dalam korporasi, investor (industri), serta penghobi.

Penangkapan berbasis kuota bertujuan menjaga ekosistem laut tetap sehat sehingga kegiatan ekonomi maupun sosial di dalamnya berjalan berkesinambungan. Sementara penetapan sistem zonasi tujuan utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sebab hasil tangkapan harus didaratkan di pelabuhan perikanan yang ada di sekitaran zonasi penangkapan. Dengan demikian, pelabuhan perikanan di daerah menjadi pusat-pusat ekonomi baru sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

Menteri Trenggono menambahkan, pengawasan kebijakan penangkapan terukur nantinya akan dilakukan secara optimal melalui patroli langsung oleh kapal pengawas, maupun menggunakan teknologi satelit.

Sejalan dengan penerapan kebijakan penangkapan terukur ini, KKP gencar melakukan promosi guna mengajak pelaku usaha dalam negeri memanfaatkan peluang usaha di bidang perikanan. Terbaru, KKP menggelar webinar Promosi Peluang Investasi Usaha Hilir Mendukung Penangkapan Ikan Terukur yang diikuti ratusan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Artati Widiarti memaparkan, terdapat empat zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk industri dengan total kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton/tahun, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri. Perkiraan nilai ekonominya sangat besar mencapai Rp180 triliun.

Menurutnya, semakin banyak investasi yang dilakukan, semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang tumbuh. Baik bisnis terkait seperti penangkapan, distribusi/logistik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta bisnis pendukung semisal perumahan, perbankan, listrik, air bersih, toserba, dan transportasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Artati melanjutkan, akan bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mulai dari segi kebijakan, insentif, pelayanan perizinan, keamanan, hingga program-program strategis pendukung geliat usaha perikanan di dalam negeri.

"Keberhasilan implementasi kebijakan penangkapan terukur ini tentunya sangat bergantung pada peran pelaku usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari nelayan, pedagang, distributor, pengolah, pemasar, hingga eksportir," ujar Artati.

Salah satu pelaku usaha peserta webinar, Basuki mengaku mendukung implementasi kebijakan penangkapan terukur di Indonesia. Namun dia meminta, implementasi kebijakan ini dibarengi dengan kemudahan memperoleh bahan baku ikan sehingga usaha pengolahan yang dijalani dapat terus tumbuh.

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin meminta semua pemangku kepentingan di subsektor perikanan tangkap memahami substansi kebijakan penangkapan terukur, yakni menjaga ekologi, serta mengoptimalkan sumber daya perikanan untuk negara dan masyarakat.

“Jika ada yang menuding kebijakan ini pro asing, tentunya belum paham atau jangan-jangan malah menyuarakan kepentingan asing yang takut Indonesia berhasil menata ulang subsektor perikanan tangkapnya sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Kritik atau ragu terhadap sebuah kebijakan baru itu hal yang wajar, tetapi kalau menentang tanpa solusi, ini artinya merugikan negara," kata Doni. (*)






KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

7 hari lalu

KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

Program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020.


KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

10 hari lalu

KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dan keseriusan dalam pengelolaan karbon biru di Indonesia melalui penurunan emisi, peningkatan ekonomi dan pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030.


KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

11 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

13 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

15 hari lalu

Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kawasan Konservasi Kolepom melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan pada 5 Januari 2023.


KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

19 hari lalu

KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah memfasilitasi 328.086 pelaku usha


Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

23 hari lalu

Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

Luasnya mencapai 60 hektare berisi 149 petak tambak.


Menakar Penghentian Impor Garam

24 hari lalu

Menakar Penghentian Impor Garam

Pemerintah ambil ancang-ancang untuk menutup kran impor garam pada 2024 mendatang. Realistis atau utopis?


PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

38 hari lalu

PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

Ditjen PRL mencatat sederet capaian kinerja selama tahun 2022.


PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

40 hari lalu

PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

Tahun ini kampung-kampung budidaya juga sudah berjalan di beberapa daerah