DPR dan Pemerintah Masih Beda Pandangan soal Kelembagaan BNPB

Editor

Amirullah

Pengunjung berada disekitar puing bangunan rumah warga yang hancur saat berkunjung kebekas lokasi bencana gempa dan likuefaksi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 30 Desember 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, membeberakan alasan mengapa Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum rampung meski sudah dibahas dua tahun. Menurutnya Komisi VIII dan pemerintah belum memiliki titik temu, khususnya soal kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangam Bencana Daerah (BPBD).

"Karena DPR bersikeras untuk memperkuat BNPB dan ingin mencantumkan keberadaannya di dalam undang-undang," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Februari 2022.

Namun, Ace melanjutkan, di dalam draf, pemerintah justru tidak mencantumkan BNPB secara eksplisit, hanya menyebutkan kata 'Badan' saja. Dan tidak diatur secara lebih detail tentang tugas-tugas BNPB maupun BPBD. Inilah yang membuat Komisi VIII dengan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda.

Perbedaan pandangan tentang lembaga itu, disebutnya, membuat Komisi VIII harus terus membahasnya. Karena bagi dia, justru yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan BNPB sebagai negara yang berada di wilayah ring of fire.

"Apalagi kita tahu bahwa potensi kebencanaan seperti kata BMKG yang menyebut di wilayah Jawa bagian Barat yaitu Banten, ada potensi megathrust dengan gempa yang dahsyat itu. Sehingga keberadaan BNPB justru harus diperkuat, itu keinginan kami," katanya.

Politikus Partai Golkar itu berujar, pemerintah ingin memiliki fleksibilitas di dalam kelembagaan penanggulangan bencana. Tentu buat Komisi VIII, kata Ace, alasan itu bisa diterima. Sebab kelembagaan BNPB harus kuat, terutama bagaimana membangun struktur yang kuat agar pada saat terjadi bencana dan pemerintah langsung bisa turun.

Dan yang lebih penting, dirinya juga ingin menekankan aspek mitigasi bencana. "Jadi masyarakat kita harus dibiasakan untuk memitigasi terjadinya bencana, edukasi kebencanaan itu yang juga kami kerjar, dan dimasukkan di dalam undang-undang," tutur dia.

Dan terkait dengan anggaran kebencanaan, Ace juga ingin mempertegas terutama di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Mesti ada alokasi khusus dalam penanggulangan bencana, bukan hanya bergantung pada pemerintah pusat, tapi penting juga pemerintah daerah."






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

14 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

18 jam lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

20 jam lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

21 jam lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

21 jam lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.


Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

21 jam lalu

Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.


Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

23 jam lalu

Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023


Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

1 hari lalu

Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengusulkan dibentuk panitia khusus atau pansus Meikarta.


Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen

1 hari lalu

Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) telah menzolimi konsumen dalam transaksi jual beli unit di kawasan Meikarta.


Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

1 hari lalu

Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), mangkir dari panggilan mengghadiri panggilan Komisi VI DPR RI terkait kasus Meikarta dan konsumennya.