Uji Kelayakan Anggota KPU dan Bawaslu Menuai Kritik

Reporter

Editor

Amirullah

Suasana uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Februari 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) mengkritik jalannya fit and proper test atau uji kelayakan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Kritik pertama yaitu soal gangguan teknis pada siaran langsung di Youtube Komisi II DPR yang melaksanakan uji kelayakan.

Gangguan siaran ini menyebabkan pemaparan oleh dua calon KPU August Mellaz dan Betyy Epsilon Idroos tidak terdengar jelas. Lembaga ini menyayangkan kalau ini adalah gangguan teknis, karena DPR harusnya telah mempersiapkan semaksimal mungkin.

"Apakah ada indikasi lain? saya juga tidak tahu," kata Direktur LS-Vinus Deni Gunawan, dalam konferensi pers, Kamis, 17 Februari 2022.

Sebelumnya, Komisi II DPR telah menetapkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, pada Rabu malam, 16 Februari 2022.

Adapun daftar anggota KPU yang terpilih adalah Betty Epsilon Idross, Hasyim Asy’ari, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz. Sementara anggota Bawaslu adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, Herwyn Jefler Malonda.

Kritik kedua yaitu soal etika dewan yang dinilai janggal karena menunjukkan intensitas kedekatan dan isyarat kepada calon yang diuji. Deni menyebut, salah satunya ditunjukkan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar yaitu A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra kepada calon bernama I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

"Dan saya minta supportnya sebagai orang Bali," kata Deni menirukan ucapan Bagus, pada jam ke 5 menit ke 28, di uji kelayakan hari pertama, Senin, 14 Februari.

Selain itu, Bagus juga dinilai memberi isyarat atau harapan dengan mengatakan kalimat "mudah-mudahan seterusnya tetap menjadi duta Bali di KPU RI," kepada I Dewa. Intensitas kedekatan dan isyarat semacam ini tak hanya ditemui Deni di satu calon, tapi juga beberapa calon lainnya.

Kritik ketiga yaitu soal indikasi pembunuhan karakter calon KPU dan Bawaslu. Salah satu yang disorot lembaga ini yaitu ketika uji kelayakan calon August Mellaz yang mendapatkan pertanyaan dari anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Komarudin.

Dalam uji kelayakan, pernyataan August Mellaz pada 2013 saat menjadi aktivis Lembaga Non-Pemerintah atau NGO bidang demokrasi dan pemilu kembali diungkit. Kala itu, August disebut menyatakan partai politik tidak berkontribusi terhadap penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sebentar lagi kalau terpilih, mau tidak mau partai politik jadi mitra saudara, saya minta klarifikasi dulu," kata Deni menirukan ucapan Komarudin. Hingga akhirnya, kata Deni, politikus ini pun meminta calon yang berasal NGO tak membawa kebiasaan di organisasi lama mereka saat berada di KPU.

Lalu kritik keempat yaitu soal aspirasi masyarakat tentang calon yang tidak diperhatikan oleh Komisi II. Selain itu, Deni menyebut Komisi II tidak melakukan pendalaman terhadap isu yang dimiliki oleh para calon.






Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

2 jam lalu

Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

Peluang Ridwan Kamil untuk maju calon presiden atau calon wakil presiden dinilai tertutup setelah resmi bergabung ke Golkar. Apa alasannya?


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

15 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

19 jam lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

21 jam lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

21 jam lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

21 jam lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.


Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

21 jam lalu

Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.


Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

23 jam lalu

Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023


AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

1 hari lalu

AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

AHY menilai bakal Capres Anies Baswedan akan independen tanpa intervensi dari pihak manapun dalam menentukan cawapresnya di Pemilu 2024


Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

1 hari lalu

Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengusulkan dibentuk panitia khusus atau pansus Meikarta.