Jaringan Aktivis Minta Pembahasan RUU TPKS Dilakukan Terbuka

Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO , Jakarta - Jaringan Pembela Hak Perempuan Kekerasan Seksual meminta agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( RUU TPKS ) olehPerwakilan Rakat harus melibatkan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Direktur .id Ninik Rahayu dalam konferensi pers virtual bertajuk "Apa Kabar RUU TPKS?"DewasJalaStoria

menurutnya Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat tanpa jaminan.

“Salah satunya Kamis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPR haru melibatkan aspirasi masyarakat dalam penyusunannya, khususnya RUU TPKS,” ujar dia pada, 17 Februari 2022.

Seperti diketahui, setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada 18 Januari 2022, RUU TPKS belum ada kabarnya lagi. Menurut informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR pekan lalu. 

Ninik memiliki pandangan bahwa ketika RUU dibahas akan lebih baik jika meminta pendapat terhadap masyarakat sipil, sehingga semua orang bisa memasukkan mana yang terintegrasi dan tidak. “Oleh karena itu dalam rangka transparansi , partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintah dalam penyusunan kebijakan, maka kami berharap ada yang seterbuka mungkin,”.

Dalam RUU TPKS, Ninik melanjutkan, kebutuhan masyarakat bukan hanya aturan yang disahkan, tapi juga memastikan apakah substansinya sudah mengakomodasi korban kekerasan atau belum, khususnya bagi perempuan dan anak. Menurutnya, informasi tentang berbagai hal dengan pembahasan RUU TPKS ini harus dibuka seluas-lebarnya, karena penting adanya keterlibatan pemangku kepentingan .

“Untuk mengantisipasi berbagai situasi yang tidak kondusif karena p elbagai masukan kita yang penting tidak diakomodasi,” tutur Ninik

Pakar Hukum Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti , yang juga hadir dalam konferensi pers dijelaskan bahwa pembahasan RUU TPKS ini harus dijaga karena sudah lama diusulkan. Dia mengingatkan agar RUU TPKS ini tidak buru-buru disahkan tapi nantinya tidak bisa diimplementasikan.

Karena tujuan akhirnya, Bivitria berujar, bukan memiliki aturannya, melainkan bagaimana aturan itu nantinya bisa menangani baik kasus kekerasan seksual . “Dan cara untuk mencapai tujuan itu adalah melalui pembahasan yang mendalam, tapi bukan berarti berpuluh-puluh tahun, melainkan bagaimana cara melaksanakannya,” katanya.

Untuk itu, Bivitri melanjutkan, meminta DPR dalam pembahasannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sipil. Partisipasi berarti terdiri dari tiga hal yakni hak untuk mendengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pendapat masyarakat.

Jadi harusnya kalau ada proposal yang diakomodasi, ya mengapa tidak ada diakomodasi, ini bagian dari partisipasi yang sesungguhnya harus bukan bukan bida dari tutur Bivitri .

Dia juga agar semua pembahasan RUU TPKS harus terbuka meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi. “Kami mendorong agar pembahasannya dapat dilakukan melalui virtual terbuka, masyarakat berpartisipasi, dan jangan sampai ada negosiasi yang merugikan terutama bagi korban,” ujar dia.


Baca:  Wakil Ketua MPR Harap DPR Tetap Bahas RUU TPKS Saat Reses






Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

9 jam lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

1 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

1 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

2 hari lalu

Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

Ketahanan pangan mengancam masa depan di perkotaan telah terjadi saat ini akibat pertumbuhan urbanisasi signifikan di Asia-Pasifik. Ini penjelasannya.


Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

2 hari lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

2 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

2 hari lalu

Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

Arif Nur Muhammad mahasiswa Unair meraih gelar doktor di usia 28 tahun dengan disertasi mengenai Vaksin Covid-19 bebas efek samping dan halal.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

3 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.