Divonis 3 Tahun 6 Bulan Bui, Azis Syamsuddin Pikir-pikir Ajukan Banding

Reporter

Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang tuntutan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Wakil Ketua DPR tersebut dengan hukuman empat tahun dua bulan penjara. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin masih menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding dalam vonis perkara suap yang menjadikannya terdakwa. Dia memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan menerima atau menolak vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepadanya.

“Dengan putusan yang dijatuhkan pada saya, saya akan pikir-pikir,” kata Azis dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022.

Sama dengan Azis, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan pikir-pikir. “Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap putusan ini, kami menyatakan pikir-pikir,” kata jaksa.

Majelis hakim menyatakan Azis terbukti bersalah karena menyuap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat bernama Maskur Husain. Majelis hakim menyatakan Azis terbukti bersalah memberikan suap kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain sebanyak Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu.

Suap itu diberikan agar Robin Pattuju dan Maskur mengurus kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus Lampung Tengah oleh KPK supaya tidak naik ke tahap penyidikan. Kasus itu menyeret nama Azis dan Aliza Gunado.

Hakim memvonis mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin 3 tahun 6 bulan penjara. Hakim juga mewajibkan Azis membayar denda Rp 250 juta subsider 4 kurungan. Selain pidana pokok, hakim juga mencabut hak politik Azis Syamsuddin untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Baca: Hak Politik Azis Syamsuddin Dicabut Selama 4 Tahun






Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

1 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

2 hari lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

2 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

3 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.