Menaker: Permenaker 2/2022 Dibentuk atas Rekomendasi Banyak Stakeholder

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah

INFO NASIONAL--Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dibentuk atas dasar rekomendasi dan aspirasi berbagai stakeholder yang mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. 

Menurut Menaker, rekomendasi tersebut antara lain berdasarkan rapat dengar pendapat Kemnaker dengan Komisi IX DPR RI pada 28 September 2021. Raker tersebut dihadiri oleh perwakilan institusi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). 

"Dalam rapat tersebut, Komisi IX mendesak Kemnaker untuk meningkatkan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Pensiun (JP)," ujar Menaker saat menjadi narasumber pada program Satu Meja Kompas TV pada Rabu 16 Februari 2022. 

Menaker juga mengatakan Permenaker 2/2022 merupakan hasil pokok-pokok pikiran Badan Pekerja Lembaga Tripartit Nasional pada 18 November 2021, dengan agenda pembahasan mengenai perubahan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 

"Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari forum itu adalah mengembalikan filosofi penyelenggaraan Program JHT sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja di saat yang bersangkutan tidak produktif lagi, yaitu ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia," katanya. 

Selain itu, Ida Fauziyah menambahkan, Permenaker ini juga lahir dari hasil kajian DJSN yang meminta pemerintah perlu membuat dan menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. 

Namun demikian, katanya, meskipun JHT bertujuan untuk perlindungan di hari tua (yaitu memasuki masa pensiun), atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, UU Nomor 40 Tahun 2004 jo PP Nomor 46 Tahun 2015 memberikan peluang dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan, dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya. 

"Berdasarkan PP 46/2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan bila peserta telah mempunyai masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dalam program JHT," ujarnya. 

Besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu maksimal 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau maksimal 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.(*)






Ramai Protes Lembur Tak Dibayar, Bagaimana Aturan Soal Kerja Lembur Menurut UU?

3 jam lalu

Ramai Protes Lembur Tak Dibayar, Bagaimana Aturan Soal Kerja Lembur Menurut UU?

Apa yang dimaksud dengan lembur, apakah hal ini diatur di Undang-undang dan bagaimana pengaturan pembayaran upah lembur tersebut?


Profil PT Sai Apparel, Perusahaan yang Diprotes Karyawan Karena Tak Bayar Upah Lembur

8 jam lalu

Profil PT Sai Apparel, Perusahaan yang Diprotes Karyawan Karena Tak Bayar Upah Lembur

Nama PT SAI Apparel Industries ramai dibicarakan setelah pemberitaan perusahan tak membayar upah lembur karyawannya. Berikut profil perusahaan ini.


Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

1 hari lalu

Viral Pekerja PT SAI Apparel Industries Kerja Lembur Tak Dibayar, Kemnaker: Ada Pelanggaran

Usai video viral, Kemnaker memeriksa dan menemukan PT SAI Apparel Industries melakukan pelanggaran karena tak membayar lembur pegawainya.


Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

1 hari lalu

Pekerja PT SAI Aparel Industries Protes Lembur Tak Dibayar, Begini Videonya yang Viral

Sebuah video viral di media sosial TikTok. Video itu memperlihatkan adu argumen seorang pekerja dengan atasannya di PT SAI Apparel Industries tentang lembur yang tidak dibayar.


Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

8 hari lalu

Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

Kemnaker dan KBRI Riyadh mengamankan pekerja migran Indonesia (PMI) Siti Kurmeisa yang videonya minta dipulangkan viral di media sosial.


Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

13 hari lalu

Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

Berikut cara dan syarat klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan sesuai kategori tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat.


Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

18 hari lalu

Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan target pemeriksaan tim investigasi atas kericuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menewaskan pekerja.


UU PPSK Atur Dana Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil saat Pensiun, Meninggal atau Catat Total

20 hari lalu

UU PPSK Atur Dana Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil saat Pensiun, Meninggal atau Catat Total

Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UU PPSK.


Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

20 hari lalu

Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 diusut tuntas.


Simpatisan di Luar Kader Partai Buruh Dimungkinkan, Said Iqbal: Tapi Haram bagi Pengusaha yang...

22 hari lalu

Simpatisan di Luar Kader Partai Buruh Dimungkinkan, Said Iqbal: Tapi Haram bagi Pengusaha yang...

Presiden Partai Buruh Said Iqbal membuka untuk para simpatisan masuk meskipun dari berasal darluar dari kader Partai Buruh. "Tapi ada aturan mainnya."