Menaker Dialog dengan Pimpinan Serikat Pekerja soal Permenaker 2/2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah

INFO NASIONAL--Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerima sejumlah pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk berdialog terkait terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Jakarta, Rabu 16 Februari 2022. Dialog dihadiri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam dialog tersebut Menaker Ida Fauziah menjelaskan secara gamblang terkait latar belakang keluarnya Permenaker 2/2022, tujuan dan maksud, serta hal-hal yag terkait dengan jaminan hari tua dan Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)."Jika kita flashback, ketika Permenaker 19/2015 diberlakukan saat itu, kita belum memiliki alternatif skema Jamsos bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK. Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua," ujarnya.

Kenapa saat Permenaker Nomor 2/2022 sudah diundangkan, namun JKP belum efektif? Menaker Ida Fauziyah menuturkan program JKP sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar. Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling. 

Dalam dialognya, Menaker Ida Fauziyah menerangkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang. Permenaker 2/2002 ini menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa tua/pensiun. Di sisi lain, untuk resiko PHK saat ini sudah terdapat program JKP. 

"Pada masa transisi ini kami akan fokus menggencarkan sosialisasi pada tiga aspek. Pertama, ketiga manfaat JKP yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Kedua, maksud dan tujuan Permenaker 2/2022 untuk melindungi resiko masa tua/pensiun pekerja/buruh. Ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jikapun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja/buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak. Jika tidak, sanksi tegas menunggu,” katanya.

Mendengar penjelasan Menaker Ida Fauziyah, pimpinan SP/SB cukup memahami namun juga menyampaikan beberapa aspirasi terkait Permenaker 02/2022..“Kami sangat mengapresiasi terhadap masukan-masukan tersebut dan akan kita jadikan bahan kajian,” ujarnya.

Pandemi Covid-19 telah berdampak serius terhadap dunia ketenagakerjaan, namun upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil positif."Kita tentu harus optimis pemulihan ekonomi dan kesehatan semakin membaik sehingga resiko pemutusan hubungan kerja akibat pandemi kian menurun. Semoga pertumbuhan ekonomi kian terdongkrak, serapan tenaga kerja dari investasi juga terus meningkat," kata Menaker Ida.

Pada kesempatan itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban memilih berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Menaker Ida Fauziyah dibanding membawa massa tapi tak bertemu dengan pimpinan Kemnaker.“Dalam pertemuan tadi, setiap federasi bebas mengeluarkan pendapat dan dijawab satu persatu. Termasuk kami kritik Permenaker 2/2022 dengan usulan draft Permenaker yang dianggap KSBSI ada beberapa pasal tak sesuai Permenaker sebelumnya,“  ujarnya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia/federasi yang tergabung dalam KSPI), Mirah Sumirat mengapresiasi sikap Menaker Ida Fauziyah yang menerima mereka.(*)






Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

13 jam lalu

Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

Kemnaker dan KBRI Riyadh mengamankan pekerja migran Indonesia (PMI) Siti Kurmeisa yang videonya minta dipulangkan viral di media sosial.


Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

11 hari lalu

Kericuhan di PT GNI, Kemnaker Beberkan Target Pemeriksaan Tim Investigasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan target pemeriksaan tim investigasi atas kericuhan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang menewaskan pekerja.


Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

13 hari lalu

Menaker Minta Usut Tuntas Kerusuhan Pekerja Nikel di Morowali Utara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kerusuhan di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam, 14 Januari 2023 diusut tuntas.


Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

18 hari lalu

Usai Paparkan Penjelasan Perpu Cipta Kerja di DPR, Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memaparkan Perpu Cipta Kerja di depan Komisi IX DPR RI. Setalah itu, ia minta pendalaman dibahas secara tertutup.


Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

20 hari lalu

Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja

TEMPO.CO, Jakarta- Perpu Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat (hari libur) dan cuti pekerja/buruh. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 79.


Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

22 hari lalu

Aturan Libur 1 Hari Seminggu di Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Itu Hoaks

Kemnaker menjelaskan soal Perpu Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Perpu ini menghapus waktu istirahat atau waktu libur. "Itu hoaks."


Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

22 hari lalu

Kemnaker Sebut Uang Kompensasi Masih Ada dalam Perpu Cipta Kerja

Kemnaker menyatakan aturan tentang uang kompensasi pekerja tidak dihilangkan di dalam Perpu Cipta Kerja.


Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

23 hari lalu

Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

Kemnaker bakal memperbaiki formula untuk kenaikan upah minimum melalui revisi PP Nomor 36 Tahun 2021.


Outsourcing Dibatasi dalam Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021

23 hari lalu

Outsourcing Dibatasi dalam Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021

Perpu Cipta Kerja mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan atau outsourcing.


Soal Protes Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Yang Penting Tidak Menganggu Ketertiban

23 hari lalu

Soal Protes Perpu Cipta Kerja, Kemnaker: Yang Penting Tidak Menganggu Ketertiban

Aliansi Aksi Sejuta Buruh telah memberikan pernyataan sikap soal Perpu Cipta Kerja.