Ini Alasan DPR Tetapkan Anggota KPU - Bawaslu 2022-2027 Tanpa Voting

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (Ogen)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR RI akhirnya mengumumkan nama-nama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027. Pemilihan dilakukan tanpa voting atau pengambilan suara terbanyak.

Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan Komisi Pemerintahan ini selama sekitar 1,5 jam pada Kamis dini hari, 17 Februari 2022. Rapat pleno dimulai sejak skors usai uji kepatutan dan kelayakan tuntas ditetapkan pada pukul 22.43 WIB, 16 Februari 2022.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kemudian baru mencabut skors yang diketuk Wakil Ketua Komisi II Saan Muatopa tersebut pada pukul 01.18 WIB hari ini. Padahal, sebelumnya ditetapkan skors hanya berlangsung selama 15 menit.

"Tapi menjadi 1,5 jam. Itu menunjukkan bahwa memang ternyata tidak mudah untuk mencari yang terbaik. Kita melalukan proses dialog, dialektika, sampai pada perdebatan," tutur Doli.

Doli menceritakan, saat rapat pleno tersebut, mulanya Komisi II ingin menetapkan para pimpinan lembaga penyelenggaraan Pemilu itu menggunakan skema voting. Namun, realisasinya malah berdasarkan mufakat setelah dilakukan musyawarah secara menyeluruh.

"Tapi karena perdebatan panjang dengan bebebrapa pertimbangan. Pertama, kita harus mencari yang terbaik berdasarkan semua masukkan dan apa yang kita dengar dari fit and proper test," tururnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan, yang menjadi pertimbangan utama pemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ini adalah objektifitas dan kualitas. Disamping pertimbangan lain, seperti integritas hingga kesehatan fisik dan mental.

"Soal integritas, kapasitas kepemiluan, leadership, cara komunikasi yang baik, inovasi dan kreatifitas, aspek kesehatan fisik dan mental, seperti awal kita minta itu jadi perimbangan utama," ujar politikus Partai Golkar ini.

Selain itu, dia mengakui, juga didasari atas kepentingan poltik masing-masing anggota DPR di Komisi II. Namun, tentu ditegaskannya yang menjadi dasar utama dan paling awal adalah kepentingan politik bangsa dan negara baru kepentingan politik partai masing-masing

"Tentu pertama kepentingan politik bangsa dan negara, yang mengakomodir potensi kekuatan politik yang ada, baik secara formal mewakili rakyat dan kita sebagai anggota DPR serta partai politik kita masing-masing," ungkapnya.

Dengan dasar itu, dia pun membacakan nama-nama anggota terpilih yang nantinya tinggal dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yaitu untuk Bawaslu adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Malonda.

Sementara itu, anggota komisioner KPU terpilih yang telah ditetapkan Komisi II DPR dan dibacakan Doli yakni Betty Epsilon Idross, Hasyim Asy’ari, Mochamad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

"Mudah-mudahanan apa yang sudah kita tetapkan ini yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk pembangunan politik dan demokrasi kita, dan membawa kemaslahatan buat semua," ujar Doli.

 
Baca: Komisi II Tetapkan Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027, Ini Daftar Lengkapnya






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

3 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

7 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

11 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

12 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

21 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

1 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

1 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

1 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

2 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak