Mahfud Md: Ratifikasi Perjanjian Indonesia dan Singapura Segera Diproses

Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021. Pertemuan tersebut membahas data aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikuasai oleh obligor dan debitur BLBI. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan segera memproses dua ratifikasi perjanjian Indonesia dan Singapura, yaitu Flight Information Region (FIR),  Defense Coperation Agreement (DCA), dan ekstradisi. Perjanjian ekstradisi dan DCA akan diratifikasi dalam bentuk Undang-undang dibahas bersama DPR. Sedangkan FIR cukup diratifikasi dengan peraturan presiden.

"Di dalam tata hukum hukum kita, perjanjian internasional itu harus diratifikasi. Agar punya daya laku. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan akan segera memproses ratifikasi perjanjian yang harus ke DPR," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dalam keterangannya, Rabu 16 Februari 2022.

Sebelumnya, Mahfud mengingatkan, pada 25 Januari lalu pemerintah telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Singapura dalam tiga hal tersebut. Menurut Mahfud, tiga ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara terutama dalam penegakkan hukum.

Dia juga menyebutkan bahwa Indonesia akan memperoleh keuntungan, karena bisa memproses orang-orang melakukan pelanggaran hukum pidana kemudian lari ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura. "Kedua negara tentu saling diuntungkan. Nanti kita bisa tindaklanjuti untuk keuntungan Indonesia dalam penegakan hukum," katanya.

Perlu diketahui, sebenarnya proses ratifikasi perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Pemerintah, Mahfud berujar, bersyukur karena perjanjian itu bisa diselesaikan pada awal tahun ini, karena ini masalah yang sudah lama.

"Memang terjadi perdebatan, terjadi tolak tarik. Apakah ini perlu, apakah ini satu paket atau tidak. Sekarang sudah dipahami semua."

Dengan adanya ratifikasi, menurut Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, maupun sebaliknya, dapat segera diproses secara hukum. Artinya, dia berujar, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, bisa diserahkan ke Indonesia untuk diadili atau dihukum.

"Kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili di Singapura," tutur Mahfud.

Baca: Ratifikasi Ekstradisi Indonesia - Singapura, Siapa yang Bisa Diekstradisi?


Catatan koreksi:
Berita ini telah mengalami perubahan pada Rabu 16 Februari 2022 pukul 21.52 karena narasumber meralat pernyataan tertulisnya. 






Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

4 jam lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Tarif Sewa Apartemen di Singapura Melonjak, Sejumlah Pekerja Migran Pilih Mudik

7 jam lalu

Tarif Sewa Apartemen di Singapura Melonjak, Sejumlah Pekerja Migran Pilih Mudik

Tarif sewa apartemen di Singapura terus naik. Pada Desember 2022, sewa kondominium naik 34,4 persen, membuat pekerja migran memilih pulang kampung.


Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

8 jam lalu

Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

Denny Indrayana di depan Mahfud Md mengungkapkan soal dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia sebut Anies tokoh anti korupsi.


Singapura Menahan Pelajar Pendukung ISIS yang Berencana Melakukan Serangan

9 jam lalu

Singapura Menahan Pelajar Pendukung ISIS yang Berencana Melakukan Serangan

Pelajar Singapura pendukung ISIS berencana menyerang kamp tentara dan makam di sebuah masjid.


Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

10 jam lalu

Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

Denny Indrayana bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud Md. Ada isu tentang kelompok yang ingin Jokowi 3 periode.


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

10 jam lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

1 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

1 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

1 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

1 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.