Koalisi Perempuan: Uji Kelayakan Calon KPU - Bawaslu Timpang Isu Gender

Suasana uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Februari 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Perempuan Indonesia memandang uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 di Komisi II DPR masih timpang saat membahas isu gender dan kaum marginal. 

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka menjelaskan, ini terlihat di dua sisi, baik para calon anggotanya saat memaparkan visi misi maupun para anggota DPR saat memberikan pertanyaan.

Dari sisi para calon anggota, kata dia, mayoritas yang berbicara mengenai isu kesetaraan gender dan kaum marginal dalam visi-misi masih lebih banyak dibawakan oleh para calon perempuan. Sementara itu, calon laki-laki bahkan dinilainya sangat minim.

"Memang betul bahwa isu gender atau isu kesetaraan keterwakilan dan inklusi sosial kebanyak yang menyelipkan atau mengintegrasikan ke visi misi itu adalah calon yang perempuan," kata dia saat dihubungi, Rabu, 16 Februari 2022.

Yang lebih parah lagi, Mike mengatakan bahwa isu-isu inklusi sosial dalam kepemiluan ini juga masih timpang dari sisi para wakil rakyat di Komisi Pemerintahan tersebut. Katanya, para anggota DPR kebanyakan bertanya isu gender ke calon anggota perempuan, sedangkan ke calon anggota laki-laki tidak ada.

"Pertanyaan-pertanyaan terkait pengarusutamaan gender atau keterwakilan perempuan hanya ke calon perempuan, pun anggota komisinya juga yang perempuan di Komisi II mereka kecenderungannya juga tidak bertanya itu ke laki-laki," tutur Mike.

Dengan terlihat jelasnya kondisi ini saat proses fit and proper test, Koalisi Perempuan Indonesia dikatakannya punya catatan serius bagaimana DPR dan pemangku kepentingan lainnya nanti bisa berkomitmen merealisasikan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di KPU-Bawaslu atau insitusi lainnya.

"Ketika kita bicara keterwakilan perempuan itu harusnya komprehensif ya bukan hanya secara orang, jenis kelamin, tetapi bagaimana perspektif gender atau afirmatif action tersematkan dalam seluruh proses," tegas dia.

Dia pun mengambil kesimpulan, kondisi yang terjadi saat proses fit and proper test ini menandakan dan semakin menegaskan bahwa beban pengarusutamaan gender masih diletakkan kepada perempuan di berbagai institusi negara di Indonesia.

"Padahal kalau kita bicara gender itu bukan hanya bicara perempuan saja. Tapi bagaimana selama ini kita juga memastikan ada keadilan secara substantif, lalu tidak ada diskriminasi di sana sehingga semua sama," tutur Mike.

Baca: Calon Anggota Bawaslu Soroti soal Layanan Pemilu bagi Penyandang Disabilitas






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

14 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

18 jam lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

20 jam lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

21 jam lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

21 jam lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.


Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

21 jam lalu

Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.


Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

23 jam lalu

Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023


Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

1 hari lalu

Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengusulkan dibentuk panitia khusus atau pansus Meikarta.


Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen

1 hari lalu

Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) telah menzolimi konsumen dalam transaksi jual beli unit di kawasan Meikarta.


Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

1 hari lalu

Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), mangkir dari panggilan mengghadiri panggilan Komisi VI DPR RI terkait kasus Meikarta dan konsumennya.