Mendagri Tito: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara The Show Must Go On

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Rapat tersebut membicarakan penetapan tanggal Pemilu serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara harus disikapi dengan optimistis karena telah memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat. "Harus optimistis, the show must go on," kata Tito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.

Mendagri meminta semua pihak agar mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapa pun yang bakal menjadi pemimpin nantinya. Sebab, pemindahan IKN memang telah didukung oleh regulasi yang kuat.

"Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, dan PP (peraturan pemerintah)-nya sebentar lagi. Kalau nanti pada 2024 kita harapkan siapa pun presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, (dia) pendukung IKN," ucap Tito Karnavian.

Mengenai sistem pemerintahan IKN Nusantara, Tito menjelaskan bahwa kawasan tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan. Regulasi pengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut, kata dia, tengah dalam proses penyusunan.

Ditargetkan aturan tersebut bakal rampung dalam waktu dekat. "Nah untuk itu ada amanat membuat PP mengenai tata cara pemerintahan di sini (IKN), dan kami menargetkan satu bulan selesai," ujar Mendagri.

Tito menuturkan sistem pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara setara provinsi dengan kekhususan sesuai Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota. Namun dalam Pasal 18B mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus.

Baca Juga: Berkukuh Kejar Target Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pagebluk






Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

2 hari lalu

Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

Banyak ribuan pekerja yang datang ke IKN, dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang memadai.


Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

3 hari lalu

Bahlil: Saya Pertegas Insentif di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik Ketimbang Daerah Lain

Bahlil Lahadalia memastikan insentif investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara akan jauh lebih besar dan lebih baik.


Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

4 hari lalu

Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN digaji Rp 172,7 juta perbulan. Ini Harta kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN.


Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

4 hari lalu

Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

Perusahaan Daerah (PD) Semeru menawarkan pasir Semeru kepada PT Adhi Karya sebagai pihak yang menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).


Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

4 hari lalu

Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

Dengan gaji yang cukup besar, apa saja tugas Kepala Otorita IKN menurut UU IKN?


Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

4 hari lalu

Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri, yaitu Joko Agus Setyono, Dhany Sukma, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Bagaimana profil mereka?


Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

4 hari lalu

Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

Jokowi baru saja meneken Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

5 hari lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

5 hari lalu

Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekda DKI telah diserahkan ke Mendagri. Seperti apa latar belakang mereka?


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

5 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).