TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota Bawaslu mengangkat isu gender dan layanan terhadap penyandang disabilitas dalam uji kelayakan di DPR. Mardiana Rusli menyoroti belum optimalnya pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagai pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara.

"Tergambar dari website resmi penyelenggara yang belum tersedia menu khusus disabilitas sebagai akses yang mudah," katanya saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.

Selain itu, Mardiana menganggap inklusifitas pemilu selama ini belum optimal karena pelaksanaan pemilu belum sepenuhnya berperspektif gender dan kurangnya kesempatan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

"Belum terpenuhinya kuota perempuan dalam struktur penyelenggaran pemilu, relasi dalam pilihan politik dan rendahnya akses perempuan terkait pengetahuan politik dalam pemilu," ungkapnya.

Calon anggota Bawaslu lainnya, Lolly Suhenty membawa misi menghadirkan kebijakan berperspektif gender jika dia terpilih sebagai anggota periode 2022-2027.

Misi ini menjadi salah satu bagian dari cara untuk merealisasikan visi yang disebutnya mempercepat dan memperkuat pemilu yang inklusif, berintegritas melalui Bawaslu yang profesional, mandiri serta berprespektif kesetaraan dan keadilan gender.

"Saya memiliki misi menghadirkan kebijakan berprespektif gender, partisipasi aktif disabilitas dan kelompok rentan lainnya," kata dia 

Salah satu terobosan yang dipastikannya akan dibawa ketika terpilih adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu. Karena data yang dimilikinya, disebutkan masih jauh dari angka keterwakilan 30 persen.

"Di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota di angka kami masih 16 persen sehingga soal ini menjadi komitmen kita semua. Bawaslu berprespektif gender bukan sekedar rekrutmen penyelenggaraan pengawas tapi pada seluruh produk Bawaslu," ucapnya.

Baca: DPR Diminta Terapkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di KPU dan Bawaslu