Komisi Hukum DPR Setujui Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Reporter

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Hukum Acara Perdata. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir, bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Februari 2022.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR memberikan pandangan umum dan menyetujui RUU Hukum Acara Perdata untuk dibahas di DPR. RUU Hukum Acara Perdata tersebut akan dibahas di tingkat panitia kerja (panja) dengan 1.239 daftar inventarisir masalah (DIM).

"Berdasarkan hasil kompilasi dari masing-masing fraksi, maka dapat kami sampaikan DIM RUU tentang Hukum Acara Perdata sebanyak 1.239 DIM. Banyak juga nih, Pak Menteri," kata Adies , Rabu 16 Februari 2022.

Rincian DIM RUU Hukum Acara Perdata tersebut ialah 930 bersifat tetap, 172 bersifat redaksional, 137 bersifat subtansi, serta 83 bersifat subtansi baru.

"Rapat selanjutnya yaitu pembahasan tingkat panja yang akan dilakukan pada masa sidang empat Tahun Sidang 2021 2022, dengan agenda-agenda pembahasan DIM," tambahnya.

Adies Kadir, dari fraksi Partai Golkar, dipilih menjadi Ketua Panitia Kerja RUU Hukum Acara Perdata, berdasarkan keputusan rapat internal Komisi III DPR RI pada 11 Januari 2022.

"Telah diputuskan bahwa yang akan menjadi Ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yaitu Adies Kadir. Untuk itu, kami meminta persetujuan kembali apakah dapat menyetujui?" kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh.

"Setuju," kata para anggota Komisi III DPR yang hadir secara hybrid.

Sementara itu, Yasonna memaparkan sejumlah poin penambahan dan penguatan soal RUU Hukum Acara Perdata

"Sebagai penyempurnaan, terdapat norma penguatan dalam RUU Hukum Acara Perdata," kata Yasonna.

Poin penambahan dan penguatan dalam RUU Hukum Acara Perdata tersebut antara lain mengenai pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan, jangka waktu pengiriman permohonan kasasi, memori kasasi, kontra-memori kasasi, dan kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri.

Poin selanjutnya ialah kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke para pihak, syarat kondisi ketika Mahkamah Agung (MA) ingin mendengar sendiri para pihak atau saksi dalam pemeriksaan kasasi, serta penguatan batas waktu pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

Termasuk juga, kata Yasonna, mengenai reformulasi pemeriksaan perkara dengan acara singkat, pemeriksaan perkara dengan acara cepat, dan reformulasi jenis putusan.

"Penambahan norma muncul atas adanya kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat," ujar Yasonna Laoly.

Hal itu meliputi pemanfaatan teknologi dan informasi serta pemeriksaan perkara dengan cara cepat.

Baca: Pemerintah Klaim akan Patuhi 3 Poin Putusan MK soal UU Cipta Kerja






Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

6 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

8 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

10 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

11 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

11 jam lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

17 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

1 hari lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

1 hari lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

1 hari lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

2 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.