DPR: Ada Etika dan Tata Tertib di Setiap Rapat

Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Lodewijk F.Paulus

INFO NASIONAL-Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Lodewijk F.Paulus mengungkapkan dalam setiap rapat atau persidangan di DPR RI ada tata rertib yang harus diikuti oleh semua pihak.

"Sebenarnya saya tidak tahu persis saat rapat itu. Tapi dalam setiap rapat atau persidangan di DPR ada aturannya, ada mekanismenya, atau tata tertibnya. Nah yang saya dengar kemarin sama Anggota DPR begini, mungkin dia merasa tidak benar dan langsung memotong. Nah disitu ada tatibnya. Mungkin harusnya Pak Shilmy tidak perlu seperti itu, kan beliau sudah sering kesini,"ujar Lodewijk kepada wartawan usai memimpin sidang Paripurna, Selasa 15 Februari.

Politisi dari fraksi Partai Golkar ini mencontohkan saat di rumah, ketika orangtua bicara, kita diajari untuk mendengarkan terlebih dahulu. Baru kemudian bicara ketika sudah dipersilahkan. Ada mekanismenya. Begitupun ketika rapat dan sidang di DPR, pimpinan akan memberikan kesempatan untuk bicara atau menjelaskan.  

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi kepada wartawan menjelaskan hari itu pihaknya memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian dan Dirut PT Krakatau Steel, Silmy Karim.

Dalam rapat itu membahas sejumlah hal, dari banjirnya impor baja hingga penutupan blast furnace dan mangkraknya smelter milik krakatau steel di Kalimantan Selatan. Perdebatan berawal ketika pihaknya membahas penutupan blast furnace. Dirjen ILMATE memaparkan  butuh lima furnace sementara yang tersedia hanya satu.

Silmy menambahkan satu furnace itu gagal, rugi dan sebagainya. Dan penutupan tersebut dianggap tidak selaras dengan semangat Presiden Jokowi untuk peningkatan Industri Baja dalam Negeri, karena Indonesia kaya bahan baku besi dan baja. 

Sayangnya, mendengar pertanyaan pimpinan dan beberapa anggota Komisi VII tersebut, Silmy langsung bersikap reaktif, dengan langsung menjawab tanpa terlebih dahulu menunggu arahan dan waktu berbicara dari pimpinan rapat.

Padahal dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib DPR, terutama pasal 294 anggota rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat. Dan Tatib tersebut sejatinya juga termasuk bagian dari etika secara global yang berlaku di masyarakat. 

Kalangan DPR menilai sikap reaktif yang berlebihan tersebut sebagai sikap yang tidak beretika dan tidak menghormati rapat atau persidangan saat itu. Karena ini pimpinan rapat mempersilahkan Silmy untuk meninggalkan ruang rapat. Hal itu selain untuk menjaga marwah persidangan atau rapat yang notabene merupakan amanah undang-undang dalam menjalankan tugas dewan, juga semata untuk menjaga kelancaran jalannya rapat. (*)






DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

18 jam lalu

DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

Pengadilan pajak telah memutuskan PT Saka Energi Indonesia sebagai pembeli tidak memiliki utang pajak. Amerada Hess sebagai penjual yang mestinya dibebankan pajak.


Ahmad Sahroni Yakin Polda Selesaikan Kasus Tanah Bripka Madih

1 hari lalu

Ahmad Sahroni Yakin Polda Selesaikan Kasus Tanah Bripka Madih

Sahroni mendorong kepolisian menggelar sidang etik.


Junico Siahaan: UU PDP Perlu Sosialisasi

1 hari lalu

Junico Siahaan: UU PDP Perlu Sosialisasi

Tindak lanjut dari praktik UU PDP ini adalah dengan dibentuknya lembaga otoritas pelindungan data pribadi.


DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

3 hari lalu

DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

Hasil pantauan Komisi IV tentang stok beras mendapati terjadinya perbedaan informasi.


Sofyan Tan Harap Peningkatan Promosi dan SDM untuk Ajang F1H20

3 hari lalu

Sofyan Tan Harap Peningkatan Promosi dan SDM untuk Ajang F1H20

Waktu promosi yang lebih panjang dapat menarik investor.


DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

4 hari lalu

DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

Pemerintah pusat pun diharapakan segera menyelesaikan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.


Komisi IX Apresiasi Pemkot Batam Sukses Turunkan Angka Stunting

4 hari lalu

Komisi IX Apresiasi Pemkot Batam Sukses Turunkan Angka Stunting

Angka stunting di Batam sebesar 15 persen lebih rendah dari angka stunting nasional sebesar 21 persen.


Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

4 hari lalu

Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Inggris.


Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

21 hari lalu

Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

Polda Metro Jaya terapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR-MPR.


Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

48 hari lalu

Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

Serah terima jabatan berlangsung di Plaza Mabes TNI Cilangkap.