KKP Akan Tindak Tegas Aktivitas Pemanfaatan Ruang Laut yang Ilegal

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari.

INFO NASIONAL - Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan implementasinya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin gencar memantau aktivitas pemanfaatan ruang laut Indonesia. 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menjalankan amanat penyelenggaraan penataan ruang laut tersebut untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tidak sekedar memberikan manfaat ekonomi namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Karenanya, seluruh pemanfaatan ruang laut yang sifatnya menetap (lebih dari 30 hari) wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam bentuk Konfirmasi Kegiatan Pemanfatan Ruang Laut (KKPRL) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). 

“Untuk memberikan manfaat ekonomi dan tetap menjaga kelestarian sumber dayanya, KKP selalu memastikan kegiatan pemanfaatan ruang laut telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari, Selasa 15 Februari 2022 di Jakarta.  

Lebih lanjut Pamuji atau Tari menjelaskan salah satu kegiatan pemanfaatan ruang laut yang saat ini sedang dipantau dan dievaluasi adalah kegiatan pertambangan pasir laut di Pulau Rupat bagian utara. Pemantauan bersama dengan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung di lokasi pada Senin, 14 Februari lalu karena sebagian perairan Provinsi Riau seluas 90 rbu hektare tengah diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan dengan luasan mencapai 14.133,50 ha yang di antaranya berada di perairan Pulau Rupat bagian utara. 

“Di kawasan ini terdapat banyak ekosistem lamun, mangrove, terumbu karang serta biota laut seperti dugong, penyu dan pesut. Karenanya dengan kawasan konservasi ini, KKP ingin tetap menjaga kelestarian ekosistem dan kelangsungan hidup biota laut yang ada di Pulau Rupat dan sekitarnya,” kata Tari. 

Pulau Rupat merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) karena merupakan pulau kecil terluar serta menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah diatur pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar hanya dapat dilakukan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 

“Jadi Pulau Rupat dengan status KSNT, KSPN dan kawasan konservasi sudah sejalan dengan PP 62/2010. Untuk mengatur ruangnya, KKP juga sudah menyiapkan draf Rencana Zonasi KSNT Pulau Rupat yang sedang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Perbatasan,” ujarnya. 

Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah memandatkan kegiatan pemanfaatan ruang di laut secara menetap 30 hari wajib memiliki  kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut  dalam bentuk KKPRL atau PKKPRL. KKPRL dan PKKPRL akan dievaluasi berdasarkan rencana tata ruang/rencana zonasi, kondisi lingkungan dan kondisi sosial sekitar lokasi ruang yang dimohonkan. Tidak semua pengajuan atau permohonan KKPRL maupun PKKPRL dapat disetujui. 

Evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen PRL terhadap aktivitas penambangan pasir PT Logo Mas Utama di Pulau Rupat bagian utara, menunjukkan  selain belum memiliki PKKPRL, aktivitas di lokasi tersebut juga mendapatkan protes dari beberapa kelompok masyarakat karena dinilai merusak lingkungan seperti abrasi, kerusakan ekosistem serta mengganggu aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan. 

“KKP akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku dan saya berharap ini tidak terjadi di kemudian hari. Pulau Rupat harus tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan dijaga dengan baik ekosistemnya untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Evaluasi dan tindakan tegas ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan  KKP akan mendahulukan ekologi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, dan Dirjen PRL bertindak sebagai panglima dalam menata dan membenahi pemanfaatan ruang laut.(*)






KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

3 hari lalu

KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

Program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020.


KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

5 hari lalu

KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dan keseriusan dalam pengelolaan karbon biru di Indonesia melalui penurunan emisi, peningkatan ekonomi dan pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030.


KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

7 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

9 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

11 hari lalu

Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kawasan Konservasi Kolepom melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan pada 5 Januari 2023.


KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

15 hari lalu

KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah memfasilitasi 328.086 pelaku usha


Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

18 hari lalu

Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

Luasnya mencapai 60 hektare berisi 149 petak tambak.


Menakar Penghentian Impor Garam

19 hari lalu

Menakar Penghentian Impor Garam

Pemerintah ambil ancang-ancang untuk menutup kran impor garam pada 2024 mendatang. Realistis atau utopis?


PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

34 hari lalu

PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

Ditjen PRL mencatat sederet capaian kinerja selama tahun 2022.


PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

36 hari lalu

PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

Tahun ini kampung-kampung budidaya juga sudah berjalan di beberapa daerah