Lonjakan Kasus Covid-19, Mahkamah Konstitusi Tunda Sidang Hingga 20 Februari

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 November 2021. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Majelis hakim konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menunda persidangan perkara pengujian undang-undang, terhitung sejak 14 hingga 20 Februari 2022. Ini karena terjadi lonjakan kasus penularan Covid-19 selama dua pekan terakhir, serta terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di DKI Jakarta.

"Menunda persidangan perkara pengujian undang-undang, yang telah diagendakan pada 14 Februari 2022 sampai 20 Februari 2022, dan dijadwalkan kembali kemudian," demikian seperti keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.

Selain itu, per Ahad (13/2), sebanyak 75 pegawai di lingkungan MK dan satu hakim konstitusi positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap. Karena itu, MK mengambil langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 dengan menunda persidangan.

Kendati demikian, untuk perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), persidangan dapat diselenggarakan secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Persidangan perkara pengujian undang-undang akan diselenggarakan kembali mulai Senin (21/2), dengan mempertimbangkan secara saksama perkembangan kondisi aktual lebih lanjut.

Terkait pelayanan publik, pengajuan permohonan, dan hal lain menyangkut administrasi perkara, dapat dilakukan secara daring.

Secara umum, pegawai di lingkungan MK melaksanakan tugas atau bekerja dari rumah (work from home), sesuai dengan ketentuan berlaku, mulai 14 hingga 20 Februari 2022.






Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

5 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

9 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


BPS Sebut Kunjungan Wisatawan Asing Melonjak 384 Persen Sepanjang 2022

13 jam lalu

BPS Sebut Kunjungan Wisatawan Asing Melonjak 384 Persen Sepanjang 2022

BPS menyebut jumlah kunjungan wisawatan asing melonjak sebesar 384,12 persen secara yoy dan secara kumulatif meningkat 251,28 persen.


Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

1 hari lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.


Para Ahli Khawatir Flu Burung Akan Menular ke Manusia Setelah Mulai Menginfeksi Hewan Mamalia

2 hari lalu

Para Ahli Khawatir Flu Burung Akan Menular ke Manusia Setelah Mulai Menginfeksi Hewan Mamalia

Kasus virus flu burung yang menginfeksi hewan mamalia di Inggris dan Spanyol membuat para ahli khawatir selanjutnya bisa menular ke manusia.


Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

2 hari lalu

Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyatakan Wisma Atlet Kemayoran dibangun untuk kepentingan event olahraga internasional. Bisa untuk olimpiade.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

3 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

3 hari lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Menkes Beri Penghargaan Kontribusi Penanganan Covid-19 kepada AMSI

4 hari lalu

Menkes Beri Penghargaan Kontribusi Penanganan Covid-19 kepada AMSI

AMSI dinilai telah memberikan kontribusi penting khususnya dalam penyebaran informasi tentang Covid-19 dan pencegahan hoaks selama pandemi.


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

4 hari lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.