Calon Anggota KPU Tawarkan Mekanisme Kurangi Beban Pemilu Mendatang

Warga memakamkan jenazah Sunaryo (58) di Tempat Pemakaman Umum Rangkah, Surabaya, Rabu, 24 April 2019. Almarhum meninggal setelah bertugas menjadi Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 13 Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari. ANTARA/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta -Para calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU periode 2022-2027 yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi II DPR menawarkan sejumlah mekanisme untuk mengurangi beban kerja Pemilu 2024.

Pengurangan beban ini menjadi sorotan mereka karena pada 2019 penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut memakan korban jiwa dari para petugas pemilu atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Calon anggota KPU Mochammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia mendapat kesempatan pertama menjelaskan upaya pengurangan beban pemilu. Dia mengusulkan mengurangi dokumen atau formulir dalam bentuk kertas yang selama ini sangat banyak yang harus diisi petugas dengan diberlakulannya inovasi hingga integrasi sistem.

Namun harus tetap memperhatikan usulan dari petugas paling bawah. "Tentu kami akan duduk bersama mendengar apa yang sudah diupayakan, kemudian merumuskan apa yang mungkin kita lakukan ke depan dengan prinsip efisien dan efektif itu menjadi tujuan pemilu kita," kata dia saat uji kepatutan dan kelayakan hari kedua di Ruang Komisi II DPR, Selasa, 15 Februari 2022.

Sementara itu Muchamad Ali Safa’at yang merupakan calon anggota KPU dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  mengusulkan untuk memperkuat Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang selama ini telah digunalan KPU. Namun, dia menekankan, sistem ini harus diperkuat dengan dokumentasi elektronik dokumen C1.

"Menurut saya Sirekap sudah mampu untuk dikembangkan mengurangi beban. Satu dengan transformasi dokumen elektronik, karena yang seperti saya sebutkan tadi salah satu persoalan beban kerja TPS setelah perhitungan mengisi dokumen karena terlalu banyak berita acara dan sertifikat," tutur dia.

Parsadaan Harahap sebagai calon anggota KPU dari sebelumnya Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu juga mengusulkan pentingnya inovasi teknogi untuk menyederhanakan proses-proses pemilu. Namun, dengan memperkuat kepastian hukumnya dan integrasi sistem secara menyeluruh.

"Secara teknis inovasi teknologi ini memberi kepastian hukum yang lebih kuat dan tentunya menyederhanakan proses pemilu yang ada dengan mengintegrasikan sistem-sitem yang sebenarnya juga sudah dibangun oleh KPU pada periode sekarang," ucap Parsadan.

Terkahir, Viryan, anggota KPU 2017-2022 yang kembali mencalonkan diri, menekankan pentingnya pengurangan beban ini karena pada 2019 saja petugas KPU yang meninggal  mencapai 718 orang, belum termasuk petugas Bawaslu, pengawas dari partai politik hingga pihak keamanan.

Dia menawarkan solusi, pertama, dengan mempercepat sosialisasi surat suara apabila telan selesai diformulasi KPU. Kedua, surat suara dibuat lebih kecil. Ketiga, dengan mempersingkat perhitungan surat suara dari yang selama ini lima kali menjadi empat atau tiga kali perhitungan. 

"Kemudian, waktu rekapitulasi persoalannya yang dilakukan tidak dilakulan paralel sejak awal, padahal bisa dilakuan tidak diakhir waktu. Selanjutnya membuat aplikasi KPU mobile sebagai pintu kominikasi dan membuat Peta Digital Pemilu Indonesia," kata Viryan.

Baca Juga: Komisioner KPU Beberkan Beban Berat Jika Pemilu dan Pilkada Serentak 2024






Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

7 jam lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

13 jam lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

17 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

Bukan hanya informasi modus phishing dengan tautan undangan pernikahan dan kecaman kepada Kepala BRIN, tapi juga ada soal bibit siklon.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

1 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

1 hari lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

1 hari lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

1 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

1 hari lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

2 hari lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

2 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.