Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar Nilai Tak Perlu Buru-buru Soal Penghapusan Masa Karantina Covid-19

Reporter

image-gnews
Warga negara asing (WNA) berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad, 16 Januari 2022. Pemerintah memutuskan membuka pintu perjalanan internasional setelah sebelumnya melarang warga dari sejumlah negara untuk masuk ke Indonesia. ANTARA/Fauzan
Warga negara asing (WNA) berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad, 16 Januari 2022. Pemerintah memutuskan membuka pintu perjalanan internasional setelah sebelumnya melarang warga dari sejumlah negara untuk masuk ke Indonesia. ANTARA/Fauzan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak mengambil kebijakan pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat di tengah kenaikan kasus Covid-19 akibat varian Omicron. Sebaliknya, pemerintah berencana melakukan langkah-langkah pelonggaran atau relaksasi. Salah satunya ialah tentang karantina.

Pekan ini misalnya, pemerintah menambah kapasitas maksimal work from office atau WFO dari 25 persen menjadi 50 persen di wilayah PPKM Level 3. Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut penyesuaian dilakukan menimbang karakteristik varian Omicron yang dianggap tidak lebih berbahaya daripada varian Delta.

"Sudah 44 hari sejak 1 Januari 2022, kasus puncak periode Omicron sampai dengan saat ini belum melebihi puncak Delta di tahun lalu. Tingkat rawat inap rumah sakit dan tingkat kematian juga masih lebih rendah daripada periode Delta," ujar Luhut, kemarin.

Pemerintah juga akan memangkas lama waktu karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Mulai pekan depan, PPLN baik WNA maupun WNI yang telah mendapatkan vaksin booster, lama karantinanya dapat berkurang menjadi tiga hari. Sementara bagi yang belum, tetap mengikuti aturan sebelumnya yakni lima hari.

Jika situasi terus membaik, pemerintah berencana terus menurunkan bahkan menghapus masa karantina. "Jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, pada 1 April PPLN kita tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PPLN," ujar Luhut.

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan memang sulit untuk tidak melakukan pelonggaran memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19. Sejumlah negara memang sudah tidak memberlakukan karantina bagi orang dari luar negeri, bahkan beberapa negara sudah tidak mewajibkan pemakaian masker.

Ia menyatakan pelonggaran di berbagai negara tersebut bukan karena situasi sudah aman atau kasus Covid-19 telah menurun. "Ini karena tingkat imunitas di berbagai negara tersebut sudah tinggi, mayoritas sudah 80 persen populasinya mendapat vaksin lengkap. Skandinavia yang sudah melepas masker itu, vaksin dosis ketiga untuk lansia-nya sudah 90 persen," ujar Dicky.

Menurut Dicky, jika pemerintah Indonesia ingin melakukan pelonggaran seperti negara-negara lain, maka harus memastikan imunitas masyarakat sudah tinggi. "Minimal 80 persen total penduduk sudah menerima dua dosis vaksin dan setidaknya 50 persen kelompok berisiko tinggi sudah mendapat booster. Di samping itu, harus dipastikan kondisi kasus terkendali, tidak ada beban faskes dan angka kematian yang tidak tinggi," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun di Indonesia, saat ini vaksinasi dosis kedua baru mencapai 65 persen dari total sasaran. Vaksinasi dosis ketiga sudah dimulai, namun angkanya masih di bawah 5 persen. Untuk lansia, vaksinasi dosis kedua baru di kisaran 50 persen. "Kalau mau hapus karantina bisa, tapi lihat cakupan vaksinasinya kalau mau aman," ujar Dicky.

Selain vaksinasi, ujar dia, pemerintah harus melihat kesiapan masyarakat dan area publik beradaptasi jika pelonggaran akan dilakukan.

"Jadi saran saya, pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan pelonggaran-pelonggaran. Disiapkan dulu berbagai program dan rencana dalam waktu dekat menengah jangka panjang untuk meminimalisir risiko," ujar Dicky.

Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan berbagai rencana yang disiapkan pemerintah akan dilakukan secara hati-hati dan melihat perkembangan kasus Covid-19. Pemerintah juga belum berencana melakukan pelonggaran ekstrem seperti beberapa negara yang tidak mewajibkan pemakaian masker. "Pendekatan kami jauh lebih konservatif," tuturnya soal rencana pelonggaran yang salah satunya mengatur tentang karantina.

Baca: Masa Karantina WNA dan WNI dari Luar Negeri akan Dikurangi Menjadi 3 Hari

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

4 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.


Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

4 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

Menteri Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pedagang.


PPP Gagal Lolos ke Senayan, Ini Tanggapan Jokowi dan Bahlil kepada Sandiaga Uno

5 hari lalu

Presiden Jokowi (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) sebelum menghadiri acara pelantikan BPP HIPMI periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Pelantikan ini mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. ANTARA /Akbar Nugroho Gumay
PPP Gagal Lolos ke Senayan, Ini Tanggapan Jokowi dan Bahlil kepada Sandiaga Uno

Tidak lolosnya PPP mendapatkan respons dari sejumlah tokoh, dua di antaranya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Presiden Jokowi.


Di Depan Jokowi, Zulhas - Bahlil Singgung Luhut Pembayar Pajak Tertinggi

7 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Di Depan Jokowi, Zulhas - Bahlil Singgung Luhut Pembayar Pajak Tertinggi

Menteri Zulhas dan Bahlil kompak menyinggung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pembayar pajak tertinggi.


Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

7 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk melapor Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak tepat waktu pada 31 Maret 2024.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

7 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

7 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


Luhut Pamer Hasil Kunjungan Kerja Anak Buahnya ke China: Tiga Hari, 3 Komitmen Investasi

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Luhut Pamer Hasil Kunjungan Kerja Anak Buahnya ke China: Tiga Hari, 3 Komitmen Investasi

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjalanan kerja timnya dimulai di Shanghai.


Luhut Sebut BYD Groundbreaking Pabrik di RI pada Juli 2024: Indonesia jadi Hub Produksi Mobil Listrik di Asia Tenggara

9 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Sebut BYD Groundbreaking Pabrik di RI pada Juli 2024: Indonesia jadi Hub Produksi Mobil Listrik di Asia Tenggara

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan produsen electric vehicle (EV) atau mobil listrik BYD akan berinvestasi di Indonesia.


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

10 hari lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.