Pakar Nilai Tak Perlu Buru-buru Soal Penghapusan Masa Karantina Covid-19

Reporter

Warga negara asing (WNA) berjalan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad, 16 Januari 2022. Pemerintah memutuskan membuka pintu perjalanan internasional setelah sebelumnya melarang warga dari sejumlah negara untuk masuk ke Indonesia. ANTARA/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak mengambil kebijakan pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat di tengah kenaikan kasus Covid-19 akibat varian Omicron. Sebaliknya, pemerintah berencana melakukan langkah-langkah pelonggaran atau relaksasi. Salah satunya ialah tentang karantina.

Pekan ini misalnya, pemerintah menambah kapasitas maksimal work from office atau WFO dari 25 persen menjadi 50 persen di wilayah PPKM Level 3. Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut penyesuaian dilakukan menimbang karakteristik varian Omicron yang dianggap tidak lebih berbahaya daripada varian Delta.

"Sudah 44 hari sejak 1 Januari 2022, kasus puncak periode Omicron sampai dengan saat ini belum melebihi puncak Delta di tahun lalu. Tingkat rawat inap rumah sakit dan tingkat kematian juga masih lebih rendah daripada periode Delta," ujar Luhut, kemarin.

Pemerintah juga akan memangkas lama waktu karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Mulai pekan depan, PPLN baik WNA maupun WNI yang telah mendapatkan vaksin booster, lama karantinanya dapat berkurang menjadi tiga hari. Sementara bagi yang belum, tetap mengikuti aturan sebelumnya yakni lima hari.

Jika situasi terus membaik, pemerintah berencana terus menurunkan bahkan menghapus masa karantina. "Jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, pada 1 April PPLN kita tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PPLN," ujar Luhut.

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan memang sulit untuk tidak melakukan pelonggaran memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19. Sejumlah negara memang sudah tidak memberlakukan karantina bagi orang dari luar negeri, bahkan beberapa negara sudah tidak mewajibkan pemakaian masker.

Ia menyatakan pelonggaran di berbagai negara tersebut bukan karena situasi sudah aman atau kasus Covid-19 telah menurun. "Ini karena tingkat imunitas di berbagai negara tersebut sudah tinggi, mayoritas sudah 80 persen populasinya mendapat vaksin lengkap. Skandinavia yang sudah melepas masker itu, vaksin dosis ketiga untuk lansia-nya sudah 90 persen," ujar Dicky.

Menurut Dicky, jika pemerintah Indonesia ingin melakukan pelonggaran seperti negara-negara lain, maka harus memastikan imunitas masyarakat sudah tinggi. "Minimal 80 persen total penduduk sudah menerima dua dosis vaksin dan setidaknya 50 persen kelompok berisiko tinggi sudah mendapat booster. Di samping itu, harus dipastikan kondisi kasus terkendali, tidak ada beban faskes dan angka kematian yang tidak tinggi," ujar dia.

Adapun di Indonesia, saat ini vaksinasi dosis kedua baru mencapai 65 persen dari total sasaran. Vaksinasi dosis ketiga sudah dimulai, namun angkanya masih di bawah 5 persen. Untuk lansia, vaksinasi dosis kedua baru di kisaran 50 persen. "Kalau mau hapus karantina bisa, tapi lihat cakupan vaksinasinya kalau mau aman," ujar Dicky.

Selain vaksinasi, ujar dia, pemerintah harus melihat kesiapan masyarakat dan area publik beradaptasi jika pelonggaran akan dilakukan.

"Jadi saran saya, pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan pelonggaran-pelonggaran. Disiapkan dulu berbagai program dan rencana dalam waktu dekat menengah jangka panjang untuk meminimalisir risiko," ujar Dicky.

Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan berbagai rencana yang disiapkan pemerintah akan dilakukan secara hati-hati dan melihat perkembangan kasus Covid-19. Pemerintah juga belum berencana melakukan pelonggaran ekstrem seperti beberapa negara yang tidak mewajibkan pemakaian masker. "Pendekatan kami jauh lebih konservatif," tuturnya soal rencana pelonggaran yang salah satunya mengatur tentang karantina.

Baca: Masa Karantina WNA dan WNI dari Luar Negeri akan Dikurangi Menjadi 3 Hari

DEWI NURITA






Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

1 hari lalu

Sebut Aturan Sawit Tiru Batu Bara, Faisal Basri: Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menyinggung kebijakan DMO sawit dan domestic price obligation (DPO).


Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

1 hari lalu

Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil dari ketiga partai


Usai Bertemu di London, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut di Jakarta

1 hari lalu

Usai Bertemu di London, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut di Jakarta

Politikus NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan Surya Paloh diundang Luhut untuk makan siang bersama.


Cost Overrun Kereta Cepat Masih Dibahas dengan Cina, Stafsus Erick Thohir Pastikan Proyek Jalan Terus

2 hari lalu

Cost Overrun Kereta Cepat Masih Dibahas dengan Cina, Stafsus Erick Thohir Pastikan Proyek Jalan Terus

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memastikan proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan seiring pembahasan cost overrun dengan Cina.


Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

2 hari lalu

Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

Ajang F1 Powerboat menjadi buah bibir karena perhelatan akbar kelas dunia ini semakin mendekati waktu pelaksanaannya. Simak profil lengkapnya.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

2 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

3 hari lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


Luhut Pastikan Masalah Cost Overrun Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Cina

3 hari lalu

Luhut Pastikan Masalah Cost Overrun Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Cina

Luhut Binsar memastikan masalah pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan diselesaikan pada pekan depan.


Luhut Akan Tingkatkan Pangsa Pasar Kendaraan Listrik 10 Persen

3 hari lalu

Luhut Akan Tingkatkan Pangsa Pasar Kendaraan Listrik 10 Persen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia.


Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

4 hari lalu

Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

Pakar mengatakan karantina kesehatan tetap perlu dilakukan meskipun pandemi COVID-19 telah terkendali secara penuh.