TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR kembali menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Ujian ini memasuki tahap kedua.
Pada Selasa, 15 Februari 2022, calon yang diuji diantaranya dua calon anggota Bawaslu. Mereka adalah Aditya Perdana yang merupakan Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia dan Andi Tenri Sompa, dosen Universitas Lambung Mangkurat.
Sementara itu, calon anggota KPU yang diuji ialah Mochammad Afifuddin yang kini menjabat sebagai anggota Bawaslu RI, Muchamad Ali Safa’at Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Parsadaan Harahap Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Lalu Viryan anggota KPU RI, Yessy Yatty Momongan anggota KPU Sulawesi Utara dan Yulianto Sudrajat Ketua KPU Jawa Tengah.
Uji kelayakan dan kepatutan diawali dengan pemaparan masing-masing calon. Yang mendapat giliran pertama pemaparan adalah Mochammad Afifuddin. Dia berbicara mengenai visi-misinya untuk mendorong inovasi yang sangat kuat di KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 dan menekankan pentingnya kolaborasi.
Usai pemaparan, anggota DPR mulai mencecar sejumlah pertanyaan. Pertanyaan menyangkut persoalan strategi para calon menghadapi Pemilu 2024 supaya lebih efektif, efisien dan mudah diakses seluruh masyarakat.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menanyakan tentang mengapa selama ini formulir yang digunakan KPU sangat banyak saat pelaksanaan Pemilu. Tumpukan dokumen tersebut katanya menjadi salah satu penyebab petugas KPU di level bawah atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) banyak yang meninggal pada Pemilu 2019.
"Formulirnya terlalu banyak. Salah satu penyebab beberapa penyelenggara di tingkat bawah periode lalu meninggal karena formulirnya terlalu banyak, isi formulirnya sampai capek sendiri," kata dia.
Pertanyaan tentang proses birokrasi yang sangat panjang di KPU ini turut disampaikan juga oleh para anggota komisi II lainnya. Mereka adalah Teti Rohatiningsih dari Fraksi Golkar, Mohammad Toha dari Fraksi PKB, Guspardi Gaus dari Fraksi PAN hingga Irwan Ardi Hasman dari Fraksi Gerindra.
Namun, Irwan menambahkan, ke depan anggota KPU harus merapikan data daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, dia menyatakan beberapa tahun terakhir ini banyak warga negara asing (WNA) yang masuk ke dalam data DPT sehingga dikhawatirkan ikut-ikutan mencoblos hingga Pemilu 2024.
"DPT itu banyak terjadi WNA yang masuk dalam DPT. Apalagi sekarang sangat banyak TKA (tenaga kerja asing) yang masuk ke Indonesia. Ini mengantisipasinya bagaimana untuk bagaimana bapak bisa menjaga tidak terjadi penggelembungan suara," ujar Irwan dalam fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu.
Baca: Anggaran Fantastis Pemilu 2024, Ketua KPU Bilang Buat Bangun Infrastruktur
