Kemenaker : Cermat Sikapi JHT, Gunakan Untuk Masa Depan


INFO NASIONAL -- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. (JHT) telah melalui proses yang cukup panjang melalui hasil kajian, diskusi, dan konsultasi dari berbagai pihak , antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional, forum lembaga kerjasama tripatrit nasional dan , stakeholders K/L terkait dalam rangka sosialisasi dan harmonisasi perundangannya

Menteri Ketenaga kerjaan , Ida Fauziyah, menjelaskan, “ JHT terintegrasi dengan Jaminan Sosial lainnya, seperti diamanatkan pada UU no.40 tahun 2004 tenang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Ada lima jaminan sosial yang telah disiapkan pemerintah bagi pekerja atau buruh yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP).  

Ida melanjutkan, “ Mulai Februari 2022, Pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai aturan turunan dari UU Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021. , “ jelasnya. Pemerintah menyiapkan dana awal sebesar 6 Trilyun. Program ini memberi manfaat berupa uang tunai, pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja.  Pekerja yang di PHK diharapkan dapat melanjutkan hidupnya dan memiliki peluang besar mendapatkan pekerjaan kembali. 

Sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT), Ida menjelaskan, “ Dana ini dipersiapkan untuk masa tua ketika tidak produktif lagi. Skema ini untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika diambil seluruhnya dalam waku tertentu maka tujuan dari perlindungan JHT tidak tercapai.” ungkap nya. 

Pada dasarnya, konsep  JHT berlatar belakang atas asuransi sosial sosial atau tabungan wajib yang berasald ari hasil akumulasi iuran dan hasil pengembangannya  diserahkan ke pekerja secara sekaligus. Para peserta JHT dapat memantau laporan keuangannya setiap saat di website BPJS Ketenagekerjaan.

Namun demikian , UU SJSN tetap memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, peserta dapat mengajukan klaim atas kondisi tertentu  sebelum usia  56 tahun. Kondisi tersebut misalnya, misalnya  peserta meninggal dunia atau atau cacat total tetap. Ahli waris dapat langsung klaim JHT seluruhnya. Bagi peserta cacat tetap total dapat mengajukan klaim pada tanggal 1 bulan berikutnya, setelah ada penetapan cacat tetap total dari pihak terkait. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila Peserta telah mengikuti program JHT setidaknya selama 10 tahun. Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu maksimal 30 persen dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10 persen untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun. Sisanya dapat diambil manfaatnya ketika memasuki usia  56 tahun dalam uang bentuk tunai.

Menaker Ida Fauziyah menghimbau semua pihak untuk mencermati JHT ini secara menyeluruh, “. Manfaat JHT hanya dapat diambil pada saat usia 56 tahun tidak sepenuhnya benar.  Manfaat JHT dapat diambil sebagian dengan masa kepesertaan tertentu. Iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja tidak akan hilang, dan dapat diklaim seluruhnya pada usia 56 tahun. Pengurusan JHT juga sangat mudah, cukup dengan menginput Nomor Induk Kependudukan dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan secara online. Ini memangkas persyaratan administrasi. Peraturan Kemenaker ini mulai berlaku tiga bulan terhitung sejak diundangkan, yaitu tepat pada 4 Mei 2022,” katanya. (*) 






Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

4 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Baleg Setuju RUU Kesehatan Jadi Usul Inisiatif DPR

5 jam lalu

Baleg Setuju RUU Kesehatan Jadi Usul Inisiatif DPR

RUU Kesehatan akan disahkan sebagai RUU insiatif DPR dalam rapat paripurna mendatang.


Sidak Stok MINYAKITA, Mendag Tegaskan Pelaku Usaha Taati Aturan

16 jam lalu

Sidak Stok MINYAKITA, Mendag Tegaskan Pelaku Usaha Taati Aturan

Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek MINYAKITA di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, Selasa, 7 Februari 2023.


BNI Mendukung Pencarian Bibit Muda Bulutangkis Lewat Sirnas

19 jam lalu

BNI Mendukung Pencarian Bibit Muda Bulutangkis Lewat Sirnas

Ajang bulutangkis bertajuk BNI Sirkuit Nasional 2023 akan kembali digelar di Tanah Air.


Pemkot Solo dan Shopee Revitalisasi 136 Rumah di Kawasan Kumuh Semanggi

21 jam lalu

Pemkot Solo dan Shopee Revitalisasi 136 Rumah di Kawasan Kumuh Semanggi

Komplek permukiman layak huni hasil kerja sama antara Pemkot Solo dengan Shopee Indonesia ini diberi nama Kampung Semanggi Harmoni Shopee.


Bamsoet Dukung Ajang Touring Cross Border Malaysia - Thailand 2023

1 hari lalu

Bamsoet Dukung Ajang Touring Cross Border Malaysia - Thailand 2023

Ajang ini untuk mempererat silaturahmi para bikers Indonesia dengan negara-negara tetangga di ASEAN.


Bamsoet Apresiasi Agun Gunandjar Sudarsa Raih Gelar Doktor

1 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Agun Gunandjar Sudarsa Raih Gelar Doktor

Penelitian Kang Agun berguna untuk Golkar dan partai politik lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


Lestari Moerdijat Harap Pengawasan Keamanan Obat Konsisten

1 hari lalu

Lestari Moerdijat Harap Pengawasan Keamanan Obat Konsisten

Pengawasan obat sangat penting untuk mengantisipasi dampak yang bisa menyebabkan kematian.


Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik Profesor Yusril Ihza Mahendra

1 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik Profesor Yusril Ihza Mahendra

Perjalanan karier Profesor Yusril Ihza Mahendra dibeberkan saat perayaan hari lahirnya ke-67.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.