Dosen FH UGM Tantang Ganjar Debat Soal Izin Tambang Andesit di Desa Wadas

Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. Mereka ditangkap polisi ketika Badan Pertanahan Nasional mengukur lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Wadas. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Yogyakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Herlambang P. Wiratraman menantang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk berdebat. Ia meminta Ganjar juga menyodorkan ahli yang bisa berbicara soal tambang andesit di Desa Wadas.

Ahli yang Ganjar percaya, kata Herlambang bisa dipertemukan dalam forum diskusi. “Pertemukan ahli yang dimaksud Ganjar dengan ahli yang warga tunjuk. Saya ingin tahu ahli itu ngomong apa. Berdebat," kata Herlambang dalam diskusi virtual bertajuk Meretas Petaka Wadas yang digelar Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Jaringan Gusdurian, LBH Yogyakarta, dan AJI Yogyakarta pada Senin, 14 Februari 2021.

Proyek tambang andesit Desa Wadas tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Berdalih bagian dari proyek strategis nasional (PSN), pemerintah hanya mengantongi IPL Bendungan Bener sebagai jalan untuk mengeruk batuan hitam di perut Wadas di lahan seluas 114 hektare.

Herlambang juga menyebutkan sejumlah ahli punya argumen yang bisa mematahkan argumentasi Ganjar ihwal Wadas. Misalnya, soal potensi ancaman bencana longsor yang tidak menjadi pertimbangan pemerintah. Juga tentang peradilan yang perlu dikritisi.

Herlambang mendesak agar pemerintah membatalkan penambangan andesit di Wadas karena pemerintah mengambil material tanpa IUP. Ratusan akademisi bergabung dalam gerakan akademisi peduli Wadas.

Ada 100 akademisi dari 40 kampus yang ikut dalam gerakan itu. Mereka yang bergabung adalah Tim Kaukus untuk Kebebasan Akademik atau KIKA. "Kami mengajak lebih banyak orang terlibat dalam gerakan akademisi peduli Wadas," ujar Rina Mardiana, dari KIKA.

Herlambang melihat rencana proyek penambangan batuan andesit ini sebagai proyek yang manipulatif dan penuh kekerasan karena memaksakan warga untuk memenuhi ambisi proyek infrastruktur.

Ada sembilan kekerasan yakni penangkapan dan penahanan sewenang-wenang warga dan pengacara publik LBH Yogya, pemukulan, perampasan telepon seluler, perusakan poster, intimidasi dengan melepas anjing pemburu, intimidasi terhadap pembela HAM, dan intimidasi terhadap jurnalis.

Dia mendesak penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang menimpa 67 warga Wadas untuk mengakhiri mata rantai impunitas. Menurut dia, tindak kekerasan itu tidak cukup hanya dengan ucapan permintaan maaf dari Gubernur Ganjar.

Menurut Herlambang, setiap otoritas perlu dimintai pertanggungjawabannya karena kekerasan di Wadas termasuk pelanggaran hak asasi manusia kategori kejahatan kemanusiaan. Sebab, melibatkan infrastruktur negara secara sistematis. “Penyelesaiannya jangan seperti westafel (cuci tangan),” kata dia.

Dialog menurut dia seharusnya bukan hanya ditempatkan sebagai instrumen formal untuk memaksakan proyek pembangunan yang manipulatif. "Ini masuk karakter otoritarianisme," kata Herlambang soal insiden di Wadas.

Baca juga: LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener yang Ditolak Warga Wadas






Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

19 hari lalu

Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

Ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM) Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan menambang di Wadas, Jawa Tengah melanggar HAM dan konstitusi.


Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

19 hari lalu

Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut masyarakat Wadas berharap supaya surat rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kemen ESDM) dibatalkan.


Tetap Tolak Tambang Andesit, Perempuan Desa Wadas Gelar Aksi Lilitkan Stagen di Pohon

29 hari lalu

Tetap Tolak Tambang Andesit, Perempuan Desa Wadas Gelar Aksi Lilitkan Stagen di Pohon

Para perempuan Desa Wadas melakukan aksi simbolik di pohon-pohon yang selama ini jadi sumber penghidupan mereka. Tetap tolak tambang andesit.


Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

29 hari lalu

Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa menyodorkan sejumlah dokumen dalam persidangan di PTUN


Kaleidoskop 2022: Kisruh Pertambangan Sepanjang Tahun, dari Wadas sampai Sangihe

36 hari lalu

Kaleidoskop 2022: Kisruh Pertambangan Sepanjang Tahun, dari Wadas sampai Sangihe

Lima masalah tambang menjadi sorotan oleh publik karena langsung bersingungan dengan masyarakat dalam kaleidoskop 2022.


Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

46 hari lalu

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

Perwakilan warga Desa Wadas, Mbah Sumarsono menyatakan mereka tak mundur dan menyerahkan tanah untuk tambang andesit.


Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

5 Desember 2022

Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

Komnas HAM nantinya akan difokuskan untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Desa Wadas.


Kontradiksi Pidato Jokowi di G20

16 November 2022

Kontradiksi Pidato Jokowi di G20

Presiden Jokowi secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.


Datang ke Desa Wadas, Komisi Hukum DPR Sebut Ganjar Pranowo Lakukan Pelanggaran

15 November 2022

Datang ke Desa Wadas, Komisi Hukum DPR Sebut Ganjar Pranowo Lakukan Pelanggaran

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa, menilai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merugikan rakyatnya sendiri.


Warga Wadas Ajukan Gugatan Terhadap Dirjen Minerba ESDM ke PTUN Jakarta

3 November 2022

Warga Wadas Ajukan Gugatan Terhadap Dirjen Minerba ESDM ke PTUN Jakarta

Setelah gagal menggugat SK Gubernur Jawa Tengah, Warga Wadas kini menggugat SK Dirjen Minerba Kementerian ESDM ke PTUN Jakarta