Ini Deretan Pejabat dan Pimpinan Lembaga yang Pernah Diusir DPR di Awal 2022

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengusir beberapa pimpinan sejumlah institusi saat menggelar rapat dengan mitra-mitra kerjanya. Pada dua bulan awal tahun ini saja, sudah tiga orang yang diusir para anggota dewan.

Pengusiran bahkan dilakukan tidak oleh segelintir alat kelengkapan dewan saja. Berdasarkan catatan Tempo, ada tiga komisi yang telah mengusir para mitra kerjanya saat digelarnya rapat pada 2022, yaitu Komisi VII, Komisi VIII hingga Komisi III, melalui para pimpinan komisinya.

Berikut ini rangkuman dari deretan mitra kerja DPR yang telah diusir saat rapat kerja:

1. Direktur Utama PT Krakatau Steel di Usir Komisi VII

Drama pengusiran oleh DPR terbaru yang terjadi pada tahun ini dialami oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Silmy Karim. Dia diusir oleh pimpinan komisi yang membidangi energi, riset dan inovasi hingga industri tersebut.

Mulanya, Silmy Karim terlibat debat dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi dari Fraksi Gerindra. Perdebatan sengit yang terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR pada, Senin, 14 Februari 2022, berujung pada pengusiran bos BUMN tersebut.

Perdebatan terjadi saat pembahasan terkait proyek blast furnace yang mangkrak. Bambang menuding Krakatau Steel terlibat kongkalikong terkait impor baja dan mengambil keuntungan sebagai trader, lantas Bambang melontarkan kalimat "Jangan maling teriak maling."

Silmy pun menanggapi tudingan-tudinfan tersebut dengan menyela pernyataan-pernyataan Bambang berikutnya. Akhirnya, Bambang mengatakan, "Kalau sekiranya Anda tidak bisa ngomong di sini, Anda keluar!" dan direspons Silmy dengan berujar "Kalau memang harus keluar, kami keluar."

2. Sekjen Kementerian Sosial Diusir Komisi VIII

Sebelum Silmy Karim diusir, Komisi VIII telah mengusir Sekertaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat dalam rapat yang dilaksanakan pada 19 Januari 2022. Dia diusir komisi yang membidangi agama, sosial, kebencanaan hingga pemberdayaan karena pola komunikasi yang tak baik.

Sejumlah anggota dewan menyampaikan permasalahan ini karena mengacu pada sindirian Harry terhadap Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily dalam grup WhatsApp. Saat itu, Harry dianggap berbicara tak pantas karena menganggap sinis kritikan DPR soal kunjungan kerja Mensos yang tidak dikoordinir dengan baik saat berkunjung ke dapil anggota dewan.

Setelah penyampaian unek-unek dari para anggota dewan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dari Fraksi PAN pun meminta Harry keluar ruang rapat. Mensos Tri Rismaharini yang turut hadir di ruang rapat kemudian meminta maaf atas kelakuan anak buahnya itu.

3. Jajaran Komnas Perempuan Diusir Komisi III

Komisi III juga pernah mengusir jajaran petinggi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rapat kerja yang berlangsung pada 13 Januari 2022. Pengusiran dilakukan karena para perwakilan Komnas Perempuan telat datang rapat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa saat itu meminta Komnas Perempuan keluar dari ruang rapat karena tidak hadir tepat waktu, yaitu pukul 10.00 WIB. Selain itu, para pimpinan Komnas Perempuan yang telat datang ini dianggap tidak beretika karena nyelonong masuk tanpa izin.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani sebenarnya telah menyampaikan datang terlambat karena ada hal mendesak. Dia menyatakan pada dasarnya juga sudah mengikuti rapat sejak awal dilaksanakan melalui daring, karena memang rapat digelar secara hybrid.






Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

34 menit lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

1 jam lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

6 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

19 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

23 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

1 hari lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

2 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

3 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada