Bamsoet Apresiasi Berdirinya Universitas Internasional Papua

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi perjuangan Yayasan Maga Edukasi Papua yang akhirnya bisa menghadirkan Universitas Internasional Papua. Pendirian institusi pendidikan ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24/E/O/2022.

"Tidak hanya menjadi oase di tengah dahaga generasi muda Papua untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, kehadiran Universitas Internasional Papua juga mampu melahirkan sumber daya manusia yang berdaya saing global, serta mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Papua dalam bingkai NKRI,” ujar Bamsoet dalam soft launching Universitas Internasional Papua secara virtual dari Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.

Universitas Internasional Papua merupakan lembaga pendidikan tinggi internasional pertama di Papua dengan motto “dari Papua, oleh orang Papua, dan untuk dunia” (from Papua, by Papuans, to the World).

Bamsoet menjelaskan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Papua. Upaya meningkatkan kehidupan masyarakat Papua juga terlihat melalui peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. DAU Nasional pada tahun 2022 dianggarkan mencapai Rp 378 triliun, sehingga Dana Otsus Papua mencapai sekitar Rp 8,5 triliun. Naik 12,6 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun.

"Dari 2,25 persen plafon DAU Nasional tersebut, sebanyak 1 persen diantaranya dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan 1,25 persen lainnya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan," jelas Bamsoet.

Kehadiran Universitas Internasional Papua, Bamsoet melanjutkan, juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda Papua yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi untuk mengabdikan diri sebagai pengajar dan membagikan ilmu yang diperolehnya kepada generasi muda Papua lainnya. Sekaligus membantu Pemerintah Daerah dan Pusat mengurangi biaya pendidikan ke luar negeri, karena bisa dialihkan menempuh pendidikan di Universitas Internasional Papua.

"Metode pembelajaran di Universitas Internasional Papua sudah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan tinggi internasional. Antara lain melalui penerapan aplikasi platform pendidikan TKBEL berstandar internasional. Serta melalui sistem kemitraan yang dijalin dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Sehingga mahasiswa menempuh pendidikan selama dua tahun di Universitas Internasional Papua. Dilanjutkan dua tahun pendidikan di universitas luar negeri lainnya," tutur Bamsoet.

Dewan Pakar KAHMI dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, pendidikan adalah investasi peradaban. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi setiap warga negara, di manapun mereka berada dan dari daerah manapun mereka berasal, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan latar belakang sosial ekonominya. Konstitusi juga mengamanatkan pada Pasal 28 C Ayat (1) bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

"Dalam konteks pembangunan masyarakat Papua, pendirian pendidikan tinggi yang berkualitas akan menjadi faktor penentu bagi upaya perlindungan, pemberdayaan, penghormatan, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat Papua," pungkas Bamsoet.

Acara soft launching Universitas Internasional Papua turut dihadiri anggota MPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yorrys Raweyai; Gubernur Papua, Lukas Enembe; Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jhony Banua; Duta Besar Papua New Guinea, H.E Mr. Frank Mizigi; Pendiri dan Pembina Yayasan Maga Edukasi Papua, Samuel Tabuni. (*)






Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

4 jam lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

8 jam lalu

Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penandatangan Perjanjian Kinerja dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

1 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

2 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

2 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

2 hari lalu

Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

Kementerian ESDM bakal meningkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh wilayah Indoneia mendapatkan akses listrik.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

3 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

8 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.


Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

8 hari lalu

Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

Yandri meminta Kementerian Agama dan Panja Komisi VIII untuk memelototi semua item yang menyangkut semua besaran ongkos haji.


Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

8 hari lalu

Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

Dugaan aksi teror terhadap jurnalis berulang kali terjadi di Papua. Pelanggaran kebebasan pers tak terlepas dari masifnya pelanggaran kebebasan sipil.