Begini Saran dan Rekomendasi Komisi III DPR soal Insiden Desa Wadas

Editor

Amirullah

Warga yang sempat ditahan polisi bertemu ibunta usai tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan saran dan rekomendasi atas insiden yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan setelah beberapa anggotanya mengunjungi dan menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Proanowo, warga Wadas, dan pihak kepolisian.

Desmon Junaidi Mahesa, yang memimpin kunjungan itu menjelaskan, Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Balai Besar Wilayah Sungai melakukan pendekatan dialogis. Melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif terhadap warga di lokasi Proyek Strategis Nasional maupun daerah sekitar, baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak.

“Khususnya terkait dengan rencana pemerintah dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan kemanfaatan dan ketentuan perundang-undangan,” ujar dia dalam keterangannya, Senin, 14 Februari 2022.

Selain itu, Desmond melanjutkan, termasuk dengan mekanisme proses dan pembayaran akibat pengalihan hak atau ganti rugi dan rencana pemerintah untuk dapat mendukung kesejahteraan warga pasca pengalihan hak. Serta skema reklamasi atau perbaikan tanah pasca proyek dan lokasi penambangan, serta manfaat dari Proyek Strategis Nasional bagi warga setempat. 

Komisi III DPR juga merekomendasikan agar Pemerintah Daerah (gubernur), Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu andesit sebagai penunjang proyek Bendungan Bener. 

“Perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar Proyek Strategis Nasional,” tutur Desmond.

Komisi III DPR juga meminta Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai untuk melakukan re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah. Khususnya yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi, termasuk meminta peta kebutuhan batu andesit di wilayah Desa Wadas (warga yang setuju).

Selain itu meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai agar merealisasikan komitmen pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain.

Komisi III DPR juga meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah  melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang Prediktif, Responsibiltas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) terhadap seluruh warga. “Serta mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Desmond.

Komisi III DPR RI juga meminta agar Pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi proyek Bendungan Bener yang telah setuju mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri.

“Komisi III juga akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara Pemerintah dengan warga pemilik tanah,” ujar dia menambahkan.






Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

12 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

4 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

4 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

4 hari lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.