TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra angkat bicara soal biaya Pemilu 2024 yang nilainya mencapai Rp 86 triliun. Menurut Ilham, anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur agar pada pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan baik.
"Kami sampaikan bahwa anggaran ini masih bisa kami bicarakan dan rasionalisasikan. Tapi KPU berkomitmen mengembangkan sarana dan prasarana KPU di kabupaten, kota, provinsi," ujar Ilham dalam peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 Februari 2022.
Ilham menjelaskan sampai saat ini beberapa kantor KPU yang berada di daerah statusnya merupakan pinjaman dari pemerintah daerah setempat. Bahkan, ia mengatakan KPU harus menyewa ruko untuk menjadi kantor sementara.
Selain membangun infrastruktur, Ilham mengatakan pihaknya juga sedang mengajukan kenaikan honor untuk para petugas Pemilu 2024. "Tadi Pak Sekjen baru saja berkoordinasi dengan Badan Anggaran di DPR (soal kenaikan upah petugas). Semoga yang kami upayakan, semoga bisa segera diputuskan," kata Ilham.
Adapun salah satu infrastruktur yang ingin dibangun KPU adalah penghitungan rekapitulasi suara yang berbasis digital. Ilham mengatakan teknologi tersebut sangat berkaitan dengan kondisi sinyal di lokasi penghitungan, sehingga membutuhkan infrastruktur yang memadai.
"Kami bukan bicara e-voting, tapi ini soal rekap bisa diakses seluruh petugas di lapangan. Pada Pemilu 2020 kemarin di level KPPS menjadi lebih ringan karena hanya tinggal scan dan tidak perlu menulis formulir untuk dibagikan ke saksi di TPS," kata Ilham.
Ihwal anggaran Rp86 triliun untuk Pemilu 2024 itu sebelumnya pernah mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan usulan anggaran tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan anggaran pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya.
"Kemarin membaca di media pengajuan Rp 86 triliun, jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 September 2021.
Seperti diketahui, anggaran Pemilu 2019 adalah Rp 25,59 triliun; sementara anggaran Pemilu 2014 adalah Rp 15,62 triliun.
Tito menilai perlu efisiensi anggaran mengingat Indonesia kini masih dilanda pandemi Covid-19. Ia menyebut kondisi Covid-19 di Tanah Air memang sudah melandai hingga Indonesia dipuji banyak pemimpin dunia dan para ahli.
Namun, dia melanjutkan, pemerintah masih memiliki tugas penting untuk memulihkan perekonomian nasional yang sempat minus. "Ini yang mungkin berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya, sehingga efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kami pertimbangkan," ujar Tito Karnavian.
M JULNIS FIRMANSYAH
