LBH Yogya Sebut Hasil Visum Warga Wadas Jadi Bukti Kekerasan Aparat

Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. Mereka ditangkap polisi ketika Badan Pertanahan Nasional mengukur lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Wadas. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan visum terhadap 60-an orang termasuk warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang ditangkap polisi. Seperti diketahui terdapat 67 orang yang ditangkap karena menolak penambangan batu andesit di Wadas, pada Selasa, 8 Februari 2022.

Mereka yang ditangkap terdiri dari 60 orang warga Wadas (13 di antaranya anak-anak), 5 solidaritas, 1 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta (Dhanil Al-Ghifari), dan 1 orang seniman (Yayak Yatmaka).

“Sudah visum, di antaranya terhadap 10 anak di bawah umur, hasilnya benar-benar aparat kepolisian melakukan kekerasan,” ujar dia dalam diskusi virtual Pembangunan dan Perdamaian Meretas Petaka Wadas yang digelar Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, 14 Februari 2022.

Menurut Julian, pada saat penangkapan oleh polisi, anak di bawah umur dan orang dewasa tidak dipisah, semua prosesnya disatukan. Bahkan, kata dia, berdasarkan cerita dari salah satu warga, ada yang proses penangkapannya di dalam rumah dengan cara mendobrak pintu.

Dampaknya, Julian melanjutkan, hingga saat ini banyak anak dan ibu-ibu yang belum berani keluar karena anggota keluarganya ditangkap—meskipun semuanya sudah dibebaskan.

“Bahkan selama empat hari setelah penangkapan itu komunikasi belum ada di antara para warga, dan masih ada yang ngungsi, belum kembali,” tutur dia.

Julian juga menjelaskan bahwa operasi yang dilakukan oleh kepolisian pada 8 Februari itu memang untuk mengintimidasi gerakan lingkungan dan kemanusiaan. Menurut Julian, jika proyek Bendungan Bener itu untuk kepentingan umum, mengapa pengetahuan para warga yang sudah turun-temurun didapatkan dari nenek moyang tidak dianggap.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pronowo, disebutnya selalu mengatakan bahwa proyek tersebut prosesnya sudah sesuai. “Tapi ini masalah dialog, pengakuan warga setempat seolah-olah dianggap bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mereka itu bisa membedakan musim tanam dan lain-lain,” katanya sambil menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah mengakui pengetahuan yang ada di masyarakat itu.

Sementara dugaan kekerasan juga ditemukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, juga sudah menjelaskan hasil temuannya ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Beka menyampaikan temuan awal Komnas HAM memang ada kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap warga Wadas. Selain itu, kata dia, Komnas juga meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk mengembalikan barang-barang warga yang disita.

“Dan itu langsung diperintahkan oleh Kapolda, barang-barang warga yang disita akan dikembalikan hari ini,” ujar Beka saat dihubungi pada Senin.

Selain itu, Komnas HAM meminta kepada kepolisian agar tidak mudah memberikan label hoaks kepada warga yang sedang melakukan reportase. “Dan meminta agar memberi sanksi kepada aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan,” kata Beka.

Merespons Komnas HAM, lanjutnya, Kapolda akan meminta Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan internal. “Tentu terkait dengan dugaan tindak kekerasan oleh anggotanya,” tutur Beka.

Baca: Desmond Duga Ada Penyelundupan Hukum Soal Tambang Andesit Masuk PSN






Pengamat: Megawati Seakan Dikepung untuk Umumkan Ganjar Pranowo Capres PDIP

11 jam lalu

Pengamat: Megawati Seakan Dikepung untuk Umumkan Ganjar Pranowo Capres PDIP

Pengamat politik Hendri Satrio melihat seolah-olah Megawati Soekarnoputri dikepung dari berbagai sisi agar mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

4 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

5 hari lalu

Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan.


Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

5 hari lalu

Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

Komnas HAM mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membahas RUU PPRT dan mengesahkannya agar ada kepastian hukum untuk pekerja rumah tangga.


Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

8 hari lalu

Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap kericuhan antar pekerja PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI


Yenny Wahid Disanding-sandingkan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, Begini Profil Putri Gus Dur

8 hari lalu

Yenny Wahid Disanding-sandingkan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, Begini Profil Putri Gus Dur

Yenny Wahid disebut tokoh Nahdlatul Ulama yang disandingkan dengan calon presiden usungan Partai NasDem, Anies Baswedan. Ini profil putri Gus Dur.


Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

8 hari lalu

Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

Komnas HAM menemukan adanya salah kelola manajemen di dalam PT GNI yang enggan melaksanakan regulasi terkait ketenagakerjaan


Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

8 hari lalu

Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengoreksi pernyataan-pernyataan sepihak terkait peristiwa di PT GNI.


Kata Ganjar Bila Tak Diusung PDIP di 2024: Urusan Bu Mega

9 hari lalu

Kata Ganjar Bila Tak Diusung PDIP di 2024: Urusan Bu Mega

Ganjar berkomentar banyak soal stabilitas politik di Jawa Tengah menjelang Pemilu 2024.


4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

9 hari lalu

4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

Sebagian besar Keluarga korban dan para penyintas Tragedi Kanjuruhan tak hadir dalam sidang perdana kasus tersebut pada Senin kemarin.