Layanan Telemedisin Banyak Kekurangan, Menkes: Pasien Bisa Komplain di 3 Jalur

Reporter

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengunjungi ruang IGD Covid-19 di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Kunjungan ini untuk menyemangati tenaga kesehatan atau nakes yang tengah bertugas. Kemenkes

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih adanya kekurangan dalam layanan telemedisin bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Dari 358 ribu pasien isoman yang dilayani Kementerian Kesehatan, baru 100 ribu yang sudah mendapat obat. "Memang ada kekurangannya dan catatan ketidaksempurnaan," ujar Budi dalam konferensi pers, Senin, 14 Februari 2022.

Kemenkes membuka layanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan komplain jika terjadi keterlambatan kedatangan obat dan sebagainya. Ada tiga jalur yang disediakan. Pertama, masyarakat bisa menghubungi nomor 119 extension 9. Kedua, bisa ke nomor 1500 567. Ketiga, bisa komplain lewat email ke kontak kemkes.go.id. "Kami akan selalu memperbaiki layanan," ujar Budi.

Ia meminta masyarakat memaklumi karena banyaknya pasien yang dilayani. Pemerintah tetap mengimbau pasien Covid-19 gejala ringan dan tanpa gejala untuk isolasi mandiri di rumah. "Kalau di rumah sakit, nanti malah bisa ketularan, keluarganya juga susah melayani ya. Kalau masih di atas 95 persen saturasinya, batuk sedikit, demam sedikit, pilek, dirawat di rumah saja," tuturnya.

Lewat layanan telemedisin, pasien bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis. Layanan dapat diakses melalui https://isoman.kemkes.go.id/. Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan.

Jika hasilnya positif dan laboratorium penyedia layanan tes Covid-19 melaporkan data hasil pemeriksaan ke database Kementerian Kesehatan (NAR), maka pasien akan menerima pesan Whatsapp dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis. Namun, apabila tidak mendapatkan WA pemberitahuan, pasien bisa memeriksa NIK secara mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id.

Setelah dapat WA pemberitahuan, pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 17 layanan telemedicine. Caranya tekan link yang ada di pesan WA dari Kemenkes atau di link yang muncul saat pengecekan NIK mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id/panduan, lalu memasukkan kode voucher supaya bisa konsultasi dan dapat paket obat gratis.

Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien dan resep dapat ditebus melalui https://isoman.kemkes.go.id/pesan_obat. Hanya pasien dengan kategori layak isoman (dengan kondisi tanpa gejala atau ringan), yang akan mendapatkan obat dan vitamin secara gratis.

Obat gratis yang didapatkan pasien berupa Paket A untuk pasien tanpa gejala, terdiri dari multivitamin C, B, E, dan Zinc 10 tablet, serta Paket B untuk pasien bergejala ringan terdiri dari multivitamin C, B, E, dan Zinc 10 tablet, Favipiravir 200mg 40 kapsul, atau Molnupiravir 200 mg – 40 tab dan parasetamol tablet 500mg (jika dibutuhkan).

Paket obat disesuaikan dengan resep dari salah satu dari 17 layanan telemedicine. Obat di luar paket ditebus dan dibayarkan di luar layanan telemedicine Isoman. Sejauh ini, layanan telemedisin masih dilakukan di Jawa-Bali. Namun ke depan, pemerintah akan memperluas hingga luar Jawa-Bali.

DEWI NURITA

Baca Juga: Kemenkes Minta Nakes Berstatus OTG Tetap Layani Pasien Lewat Telemedisin






Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

22 jam lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

2 hari lalu

Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

masyarakat umum sudah bisa mendapatkan vaksin booster kedua. Bagaimana cara mendapatkannya?


Menkes Budi Gunadi Pastikan Booster Kedua Tak Jadi Syarat Perjalanan

2 hari lalu

Menkes Budi Gunadi Pastikan Booster Kedua Tak Jadi Syarat Perjalanan

Program booster kedua sudah dimulai, dan menurut Budi Gunadi sejauh ini masih gratis.


Menkes Soal Covid Kraken Masuk RI: Menular Cepat, tapi Lemah

2 hari lalu

Menkes Soal Covid Kraken Masuk RI: Menular Cepat, tapi Lemah

Menteri Kesehatan menyebut terus melakukan surveillance dan penelusuran kontak erat dari WNA Polandia, pasien yang terkonfirmasi terjangkit Covid Kraken.


Menkes Sebut Covid Kraken Masuk Jadi Bukti Surveillance RI Bagus

2 hari lalu

Menkes Sebut Covid Kraken Masuk Jadi Bukti Surveillance RI Bagus

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons satu kasus subvarian Omicron XBB 1.5 alias Covid Kraken yang telah ditemukan di Indonesia.


Alasan Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Indonesia

7 hari lalu

Alasan Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Indonesia

Kemenkes menyatakan KLB campak di Indonesia dilaporkan dari 31 provinsi di Indonesia hingga Desember 2022.


Kasus Campak Tahun 2022 Naik 32 Kali Lipat, Kemenkes Ungkap Penyebabnya

7 hari lalu

Kasus Campak Tahun 2022 Naik 32 Kali Lipat, Kemenkes Ungkap Penyebabnya

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine membeberkan penyebab di balik naiknya Campak hingga 32 kali lipat kasus terkonfirmasi


Tema yang Dipilih Kemenkes untuk Hari Gizi Nasional 2023

8 hari lalu

Tema yang Dipilih Kemenkes untuk Hari Gizi Nasional 2023

Kemenkes memilih tema "Protein Hewani Cegah Stunting" untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya stunting pada Hari Gizi Nasional 2023.


Kemenkes Tetapkan KLB Campak, Pakar dari Unpad Ungkap Penyebabnya

8 hari lalu

Kemenkes Tetapkan KLB Campak, Pakar dari Unpad Ungkap Penyebabnya

Pakar dari Unpad mengatakan munculnya wabah campak salah satunya dipengaruhi pandemi Covid-19.


Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

9 hari lalu

Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja