Jaksa Agung: Unsur TNI dan Sipil Diduga Terlibat Korupsi Satelit Kemenhan

Reporter

Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD (kanan) disambut Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin saat tiba di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menemukan dugaan korupsi dalam proyek satelit di Kementerian Pertahanan. Burhanuddin menduga korupsi ini melibatkan unsur TNI dan sipil.

“Berdasarkan hasil materi paparan penyidik, disimpulkan terdapat dua unsur tindak pidana korupsi yang diduga ada keterlibatan dari unsur TNI dan sipil,” kata Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.

Burhanuddin berujar telah memerintahkan agar penanganan perkara ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Pusat Polisi Militer, serta Badan Pembinaan Hukum TNI. Menurut dia Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer telah diperintahkan agar segera berkoordinasi dengan TNI.

Jaksa Agung Muda, kata dia, akan segera membentuk tim penyidik koneksitas untuk menangani perkara tersebut. “Diharapkan tim penyidik koneksitas dapat segera menetapkan tersangka,” kata Burhanuddin.

Kasus bermula pada 19 Januari 2015 saat Satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Hal ini membuat terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu. Jika tak dipenuhi, maka slot dapat digunakan negara lain.

Di Indonesia, slot ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun Kementerian Pertahanan kemudian meminta hak pengelolaan ini dengan alasan pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Untuk mengisi slot itu, mereka menyewa Satelit Artemis yang merupakan satelit sementara pengisi orbit (floater) milik Avanti Communication Limited (Avanti).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti, namun belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Kontrak dengan Avanti diteken pada 6 Desember 2015, padahal persetujuan di Kominfo untuk pengelolaan slot orbit 123 baru keluar 29 Januari 2016. "Belum ada kewenangan dari negara dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu," kata Mahfud.

Lebih parah lagi kontrak Satelit orbit 123 tak hanya dilakukan dengan Avanti. Untuk membangun Satkomhan, Kemenhan juga menandatangani kontrak dengan Navajo, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016. Menurut Mahfud Md, saat itu juga anggaran belum tersedia. Pada 2016 anggaran sempat tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemenhan.

Mahfud Md menuturkan Presiden Joko Widodo  meminta agar masalah satelit orbit 123 itu segera dibawa ke pidana. Bahkan, kata dia, Menhan Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan. "Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini,” kata Mahfud.

ANTARA

Baca Juga: Kejagung Taksir Kerugian Negara dari Perkara Satelit Kemenhan Rp 500 M






Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

6 jam lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

20 jam lalu

Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

Prabowo mengatakan kuliah di Unhan tidak dipungut biaya sepeser pun dan tidak ada rekomendasi.


Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

1 hari lalu

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Usulkan Revisi UU Koperasi

Mahfud MD memastikan pemerintah bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan KSP Indosurya


Mahfud MD Doakan Richard Eliezer Dapat Hukuman Ringan, tapi Ingatkan Tetap Sportif

2 hari lalu

Mahfud MD Doakan Richard Eliezer Dapat Hukuman Ringan, tapi Ingatkan Tetap Sportif

Mahfud mengingatkan bahwa majelis hakimlah yang akan memutus hukuman dan mengingatkan Richard Eliezer untuk bersikap sportif.


Musim Kemarau, Potensi Kebakaran Hutan, dan Gelaran KTT ASEAN

2 hari lalu

Musim Kemarau, Potensi Kebakaran Hutan, dan Gelaran KTT ASEAN

Mahfud minta antisipasi tinggi potensi kebakaran hutan dan bencana asap tahun ini demi gelaran KTT ASEAN.


Sahabat Hakim Wahyu Kecam Pihak yang Coba Ganggu Independensi Majelis Kasus Ferdy Sambo

3 hari lalu

Sahabat Hakim Wahyu Kecam Pihak yang Coba Ganggu Independensi Majelis Kasus Ferdy Sambo

Jayadi mengatakan banyak kabar di media sosial yang berusaha mendiskreditkan hakim Wahyu Iman Santoso selaku ketua majelis hakim kasus Ferdy Sambo.


Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

3 hari lalu

Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

Menurut Mahfud Md, ada yang bergerilya ingin Ferdy Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum.


Cina Luncurkan Satelit Shijian 23 dan Lepaskan Objek Rahasia di Orbit

4 hari lalu

Cina Luncurkan Satelit Shijian 23 dan Lepaskan Objek Rahasia di Orbit

Cina meluncurkan satelit Shijian 23 dengan roket Long March 7A pada 8 Januari 2023.


Soal Gerakan Bawah Tanah, Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Silakan Tanya Mahfud Md, Beliau Kan Mahatahu

5 hari lalu

Soal Gerakan Bawah Tanah, Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Silakan Tanya Mahfud Md, Beliau Kan Mahatahu

Arman Hanis tak mau menanggapi ucapan Mahfud Md yang menyebut ada gerakan bawah tanah untuk Ferdy Sambo.


Kompolnas Tengarai Ada Manuver Bebaskan Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Buktikan Saja

6 hari lalu

Kompolnas Tengarai Ada Manuver Bebaskan Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Buktikan Saja

Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, menanggapi Kompolnas ihwal ada manuver bebaskan kliennya dari jerat hukum.