Polda Sumatera Utara Periksa Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

Reporter

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, terjaring operasi tangkap tangan KPK menjalani pemeriksaan lebih lanjut, tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu tengah malam, 19 Januari 2022. KPK resmi menigkatkan status perkara ke tahapan penyidikan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 6 orang tersangka baru Bupati Langkat. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Sumatera Utara memeriksa Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dalam kasus kerangkeng manusia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan.

“Benar, hari ini KPK memfasilitasi pemeriksaan terhadap tahanan KPK atas nama tersangka TRP,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Senin, 14 Februari 2022. Ali mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Polda Sumatera Utara. Ali tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Terbit.

Sebelum polisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memeriksa Bupati Langkat nonaktif itu pada Senin siang, 7 Februari 2022. Komnas juga memeriksa Terbit dalam perkara temuan kerangkeng di kediaman dia.

Anggota Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan Komnas juga masih mendalami peran Terbit dalam pengurusan kerangkeng tersebut. Misalnya mengenai dugaan kekerasan yang dialami para penghuni.

Komnas menemukan akibat tindak kekerasan yang terjadi di kerangkeng manusia itu, lebih dari tiga orang meninggal. Keberadaan kerangkeng di rumah Terbit diketahui setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di rumah tersebut.

Baca Juga: Kasus Kerangkeng Manusia, Bupati Langkat Akui Ada Korban Meninggal






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

8 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

8 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

16 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

21 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

1 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.