Puan Minta Menteri Tenaga Kerja Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT

Reporter

Ketua DPR RI Puan Maharani saat Sidang Paripurna DPR RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk meninjau ulang aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi masyarakat.

"JHT bukanlah dana dari Pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," kata Puan Maharani dalam keterangannya, Senin 14 Februari 2022.

Puan mengatakan hal itu menyoroti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat banyak penolakan.

Banyak penolakan lantaran permenaker baru ini mengubah cara pencairan JHT. Lewat beleid itu, klaim JHT baru bisa dilakukan 100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun, yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).

"Kebijakan itu sesuai dengan peruntukan JHT. Namun, kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja," kata Puan.

Permenaker ini, kata Puan, memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tak sedikit pekerja yang kemudian dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja.

"Banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha, atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Sekali lagi, JHT adalah hak pekerja," katanya menandaskan.

Meski para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja bisa memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hal tersebut dianggap tidak cukup.

Puan menilai JKP bukan solusi cepat bagi pekerja yang mengalami kesulitan ekonomi.

"Program JKP sendiri baru mau akan diluncurkan akhir bulan ini. Untuk bisa memanfaatkannya, pekerja yang di-PHK harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang prosesnya tidak sebentar," ujarnya.

Salah satu kriteria bagi penerima manfaat JKP adalah dengan membayar iuran program JKP 6 bulan berturut-turut selama 12 bulan dalam 24 bulan saat masih bekerja. Belum lagi dana yang diterima pun tidak bisa langsung seperti layaknya JHT.

"Lantas bagaimana dengan pekerja yang kemudian mengalami PHK untuk 24 bulan ke depan dan membutuhkan dana? Mereka tidak bisa langsung menerima manfaat JKP, tetapi juga tidak bisa mencairkan JHT," ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini pun menilai subsidi atau bantuan sosial dari Pemerintah tidak bisa menjadi jawaban utama untuk masyarakat yang terkena dampak PHK. Selain karena program tersebut belum bisa menjangkau seluruh korban PHK, subsidi dan bansos bukan solusi jangka panjang.

"Padahal, masyarakat harus terus melanjutkan hidup. Mereka harus mampu bertahan dengan mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya," katanya.

Oleh karena itu, kata Puan, Peraturan Menaker Nomor 02 Tahun 2022 ditinjau kembali. "Dalam membuat kebijakan, Pemerintah harus melibatkan partisipasi publik dan juga perlu mendengarkan pertimbangan dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat," kata Puan.

Baca: Polemik JHT, Partai Buruh Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri Tenaga Kerja






Anak-Anak Presiden Main ke Politik dari Megawati, Tutut, Puan, AHY sampai Gibran

4 hari lalu

Anak-Anak Presiden Main ke Politik dari Megawati, Tutut, Puan, AHY sampai Gibran

Hampir semua anak Presiden RI terjun ke dunia politik mulai Megawati, Tutut hingga Gibran. Anak presiden siapa yang tak main ke dunia politik praktis?


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

8 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

13 hari lalu

Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

Berikut cara dan syarat klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan sesuai kategori tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat.


Bentrok di PT GNI, Wamenaker: K3 Jadi Alasan Buruh Lakukan Demo, Timbul Kerusakan dan Korban Jiwa

15 hari lalu

Bentrok di PT GNI, Wamenaker: K3 Jadi Alasan Buruh Lakukan Demo, Timbul Kerusakan dan Korban Jiwa

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan kepada seluruh industri di Tanah Air untuk terus mengedepankan K3 usai berkunjung ke PT GNI Kamis lalu.


Guntur Soekarnoputra Dukung Ganjar Capres, Puan: Kan yang Umumkan Nanti Ketum PDIP

17 hari lalu

Guntur Soekarnoputra Dukung Ganjar Capres, Puan: Kan yang Umumkan Nanti Ketum PDIP

Dukungan Guntur Soekarnoputra terhadap Ganjar Pranowo ini disampaikan dalam sebuah program di kanal YouTube.


Soal Bentrok Maut di PT GNI, Kemnaker Bakal Tempuh Langkah Hukum

17 hari lalu

Soal Bentrok Maut di PT GNI, Kemnaker Bakal Tempuh Langkah Hukum

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker bakal memempuh langkah hukum jika PT GNI terbukti tak jalankan ketentuan ketenagakerjaan


Terkini Bisnis: Kronologi Bentrok di PT GNI, UU PPSK Atur Dana Jaminan

18 hari lalu

Terkini Bisnis: Kronologi Bentrok di PT GNI, UU PPSK Atur Dana Jaminan

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 18 Januari 2023 tentang kronologi kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI.


Menaker Sebut Kesehatan dan Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga Diatur dalam RUU PPRT

18 hari lalu

Menaker Sebut Kesehatan dan Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga Diatur dalam RUU PPRT

Menaker mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang saat ini masuk dalam prioritas DPR.


Bentrok Karyawan PT GNI: Kronologi, Tanggapan Menaker hingga Lokasi yang Diresmikan Jokowi

18 hari lalu

Bentrok Karyawan PT GNI: Kronologi, Tanggapan Menaker hingga Lokasi yang Diresmikan Jokowi

Karyawan PT GNI yang terlibat bentrok terbagi menjadi dua kubu, antara lain Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina dan tenaga kerja lokal.


Menaker Beberkan Tantangan Penurunan Pengangguran di Indonesia, Apa Saja?

18 hari lalu

Menaker Beberkan Tantangan Penurunan Pengangguran di Indonesia, Apa Saja?

Ida mengatakan dari 2,8 juta pengangguran yang mengalami hopeless of job itu, sekitar 76,90 persen merupakan pengangguran berpendidikan rendah.