TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjawab tudingan Fraksi Rakyat Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) soal penanganan kasus Wadas yang represif di era Jokowi mirip seperti era Soeharto. Menurut Ngabalin, hal itu adalah fitnah karena kondisinya tidak separah yang digambarkan lembaga tersebut.
"Kalau kasus Wadas dia jajarkan Jokowi dengan Soeharto, boleh jadi memang mereka tidak tahu dan tidak ke lapangan," ujar Ngabalin saat dihubungi, Senin, 14 Februari 2022.
Selain itu, Ngabalin mengatakan persoalan yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah seharusnya bisa diselesaikan oleh Bupati setempat dan tak perlu dikaitkan dengan Presiden. Oleh karena itu, ia menganggap tudingan YLBHI yang menghubungkan persoalan Wadas dengan Jokowi adalah hal yang tendesius.
Soal kritik yang menyebut Jokowi lebih mementingkan pembangunan fisik seperti era Soeharto, Ngabalin menyatakan justru proyek pembangunan yang belum bisa terealisasi di era sebelumnya baru bisa dibangun saat Jokowi menjabat. Ia mencontohkan seperti pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Sirkuit MotoGP di Lombok, hingga pembangunan MRT di Jakarta.
"(Semuanya) baru ada di pemerintahan Jokowi. Dari Soekarno, Pak Harto, dan SBY, baru di Jokowi IKN berubah," ujar Ngabalin.
Baca Juga:
Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut memilki 10 kesamaan dengan era Orde Baru yang dulu dipimpin Soeharto. Poster tentang kesamaan tersebut diunggah oleh YLBHI dalam laman Instagram resmi mereka sebagai kritik terhadap cara pemerintahan Jokowi menangani masalah di Desa Wadas.
"Itu buatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya, kami bantu repost dari akun FRI," ujar Isnur.
Meski kritik untuk Jokowi tersebut bukan berasal dari lembaganya, Isnur mengatakan YLBHI pernah membuat kajian yang menerangkan tanda-tanda otoritarian dalam pemerintahan Jokowi. Kajian yang dibuat pada 14 Juni 2020 itu berlandaskan 27 kebijakan yang diterbitkan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden.
"YLBHI mendata setidaknya 27 kebijakan Pemerintahan Jokowi sejak 2014 yang menjadi tanda-tanda pemerintahan yang otoriter," bunyi kajian tersebut.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Temuan Komnas HAM Sebut Ada Kekerasan Terhadap Warga Wadas
