Jokowi Disebut Mirip Soeharto di Kasus Wadas, Ngabalin: Tuduhan Itu Tendensius

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Kamis petang, 3 Desember 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjawab tudingan Fraksi Rakyat Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) soal penanganan kasus Wadas yang represif di era Jokowi mirip seperti era Soeharto. Menurut Ngabalin, hal itu adalah fitnah karena kondisinya tidak separah yang digambarkan lembaga tersebut. 

"Kalau kasus Wadas dia jajarkan Jokowi dengan Soeharto, boleh jadi memang mereka tidak tahu dan tidak ke lapangan," ujar Ngabalin saat dihubungi, Senin, 14 Februari 2022. 

Selain itu, Ngabalin mengatakan persoalan yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah seharusnya bisa diselesaikan oleh Bupati setempat dan tak perlu dikaitkan dengan Presiden. Oleh karena itu, ia menganggap tudingan YLBHI yang menghubungkan persoalan Wadas dengan Jokowi adalah hal yang tendesius. 

Soal kritik yang menyebut Jokowi lebih mementingkan pembangunan fisik seperti era Soeharto, Ngabalin menyatakan justru proyek pembangunan yang belum bisa terealisasi di era sebelumnya baru bisa dibangun saat Jokowi menjabat. Ia mencontohkan seperti pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Sirkuit MotoGP di Lombok, hingga pembangunan MRT di Jakarta. 

"(Semuanya) baru ada di pemerintahan Jokowi. Dari Soekarno, Pak Harto, dan SBY, baru di Jokowi IKN berubah," ujar Ngabalin. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut memilki 10 kesamaan dengan era Orde Baru yang dulu dipimpin Soeharto. Poster tentang kesamaan tersebut diunggah oleh YLBHI dalam laman Instagram resmi mereka sebagai kritik terhadap cara pemerintahan Jokowi menangani masalah di Desa Wadas. 

"Itu buatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya, kami bantu repost dari akun FRI," ujar Isnur. 

Meski kritik untuk Jokowi tersebut bukan berasal dari lembaganya, Isnur mengatakan YLBHI pernah membuat kajian yang menerangkan tanda-tanda otoritarian dalam pemerintahan Jokowi. Kajian yang dibuat pada 14 Juni 2020 itu berlandaskan 27 kebijakan yang diterbitkan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden. 

"YLBHI mendata setidaknya 27 kebijakan Pemerintahan Jokowi sejak 2014 yang menjadi tanda-tanda pemerintahan yang otoriter," bunyi kajian tersebut. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Temuan Komnas HAM Sebut Ada Kekerasan Terhadap Warga Wadas






Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

12 menit lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

1 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

1 jam lalu

Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

Jokowi hampir selalu melakukan langkah politik di hari Rabu Pon. Benarkah langkah ini erat dengan Kalender Jawa dan hari baik?


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

1 jam lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.


Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

3 jam lalu

Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

Surya Paloh menyebut modal kebersamaan dan catatan sejarah benar-benar terasa kala menyambangi Golkar.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

4 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Nasib Megaproyek Food Estate Humbang Hasundutan Usai Terbengkalai Ditinggalkan Petani

4 jam lalu

Nasib Megaproyek Food Estate Humbang Hasundutan Usai Terbengkalai Ditinggalkan Petani

Proyek food estate di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kini terbengkalai dan ditinggalkan para petani.


Cerita Surya Paloh soal Pertemuannya dengan Jokowi

4 jam lalu

Cerita Surya Paloh soal Pertemuannya dengan Jokowi

Surya Paloh mengaku kunjungannya ke Golkar bukan atas arahan Jokowi.


Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

5 jam lalu

Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

Kepala Otorita IKN bakal memperoleh gaji Rp 172,7 juta per bulan. Berikut profil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.


Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

5 jam lalu

Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

Dengan gaji yang cukup besar, apa saja tugas Kepala Otorita IKN menurut UU IKN?