Virtual Account BPKH demi Transparansi Dana Haji

BPKH. Foto : bpkh.go.id

INFO NASIONAL-Transparansi dan kejelasan pengelolaan keuangan haji yang dikelola Badan PengelolaKeuangan Haji (BPKH) merupakan keharusan. Terlebih jumlah dana haji yang dikelola BPKH  terus bertambah besar setiap tahun. Hingga akhir Mei 2021, BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 150,2 triliun.

Layanan virtual account (VA)yang diberikan BPKH sejak 2019 menjawab keinginan para calon jamaah haji. Melalui layanan VA,mereka bisa memantau langsung dan seketika (realtime) perkembangan dan pengelolaan setoran dana hajinya.  Layanan VA amanah dari UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, sebagai fungsi transparansi kepada publik.

Transparansi dan akuntabilitas penting karena BPKH merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.Kehadiran VA merupakan kebutuhan dalam pengelolaan dana haji seiring tingginya minat masyarakat beribadah haji.

Selain menghadirkan layanan VA, BPKH juga mempunyai sejumlah mekanisme untuk menciptakan transparansi pengelolaan dana haji. Antara lain menyajikan informasi kepada publik melalui media massa, membuat standar pelaporan berdasarkan standar keuangan syariah, penyusunan konten pelaporan yang mengacu pada peraturan yang berlaku serta hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Ekspektasi calon jamaah haji yang menyetorkan dananya setiap bulan  harus dipenuhi BPKH. Termasuk ketika para calon jamaah yang ingin mengetahui perkembangan setoran d ana haji dan nilai manfaatnya secara individual.

Pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Irfan Syauqi Beik menilai, VA yang mudah diakses merupakan salah satu terobosan yang baik dari BPKH. Calon jamaah haji melihat BPKH telah bekerja optimal mengelola dana mereka. Termasuk memberikan informasi terkait perkembangan dana yang telah disetorkan beserta imbal hasil yang diterima.

“Layanan VA hal penting untuk meningkatkan transparansi,  sekaligus menumbuhkan kepercayaan calon jamaah haji. Di tengah era informasi yang berseliweran dan terkadang tidak tepat, VA menjadi referensi terkait dana haji yang sudah mereka setor,” ujarnya.

Setoran awal dana haji dan hasil investasinya yang terus terakumulasi dapat dilihat melalui VA BPKH yang mereka miliki. Selain itu, calon jamaah haji juga mengetahui BPKH telah bekerja mengelola dan menginvestasikan dana haji, serta memberikan return kepada penyetor dana ibadah haji.

“Kalau ada imbal hasil atau margin yang diterima calon jamaah haji, ini menunjukan BPKH  bekerja. Dana haji yang disetor bukan hanya aman tapi juga memberikan imbal hasil. Imbal hasil tersebut untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji,” kata Irfan.

Masa tunggu ibadah  haji yang relatif lama memberikan ruang kepada BPKH untuk memilih investasi yang bersifat short term dan long term. Ada juga peraturan pemerintah (PP)  yang mewajibkan BPKH menjaga likuiditasnya,yakni dua kali dari nilai penyelengaraan haji di tahun berjalan. Mengacu pada peraturan yang ada, BPKH melakukan pengelolaan dan mengivestasikan dana setoran haji tersebut.

Irfan menambahkan,sebelum ada layanan VA,  calon jamaah haji tidak menerima informasi apa pun. Mereka hanya menyetor dana haji pada bank yang sudah ditentukan, dan hanya bias memantau dari buku tabungan. Dengan VA, mereka mendapatkan informasi perkembangan dan penggunaan dana haji yang sudah disetorkan. Keberadaan VA membuat pengelolaan dana haji lebih transparan.(*)






MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

6 hari lalu

MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

MUI menyatakan subsidi biaya haji menggunakan dana jemaah yang belum berangkat berpotensi menyebabkan malpraktik.


BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

8 hari lalu

BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

Dengan cepatnya perubahan biaya haji, BPIH perlu mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan jemaah haji.


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

8 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

9 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


Rapat dengan DPR, Kepala BPKH Beberkan Kondisi Keuangan hingga Alasan Biaya Haji Harus Naik

10 hari lalu

Rapat dengan DPR, Kepala BPKH Beberkan Kondisi Keuangan hingga Alasan Biaya Haji Harus Naik

Fadlul Imansyah menjelaskan kondisi keuangan BPKH dan dana yang dikelola, serta mengenai alasan kenaikan biaya haji di hadapan Komisi VIII DPR RI.


Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

11 hari lalu

Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

Ma'ruf Amin menyebut biaya haji 1444 H/2023 M perlu dilakukan penyesuaian karena subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar, yakni mencapai 59 persen.


Apa Itu Nilai Manfaat Dana Haji, Komponen yang Bikin Biaya Haji 2023 Jadi Rp 69 Juta?

11 hari lalu

Apa Itu Nilai Manfaat Dana Haji, Komponen yang Bikin Biaya Haji 2023 Jadi Rp 69 Juta?

Menteri Agama mengusulkan biaya haji 2023 naik menjadi Rp 69 juta. Simak penjelasan detail soal manfaat dana haji di sini.


Deretan Pro dan Kontra Menanggapi Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Apa Saja?

12 hari lalu

Deretan Pro dan Kontra Menanggapi Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Apa Saja?

Usulan Menteri Agama terkait kenaikan biaya haji 2023 menimbulkan pro dan kontra. Berikut deretan pendapat yang menolak dan mendukung.


Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Komisi VIII DPR: Untuk Keadilan Jamaah Berikutnya

13 hari lalu

Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Komisi VIII DPR: Untuk Keadilan Jamaah Berikutnya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut kenaikan biaya haji 2023 perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan prinsip kemampuan.


Fraksi PAN Sebut Biaya Haji 2023 Usulan Pemerintah Terlalu Tinggi

13 hari lalu

Fraksi PAN Sebut Biaya Haji 2023 Usulan Pemerintah Terlalu Tinggi

Fraksi PAN mendesak Kementerian Agama untuk menekan biaya haji 2023 yang dinilai memberatkan masyarakat.