Komnas HAM Investigasi Kasus Penembakan Pengunjuk Rasa di Parigi Moutong

Yuliana Langowuyo dari SKPKC (kedua kiri), Beka Ulung Hapsara dari Komnas HAM (kedua kanan) dan Cahyo Pamungkas (LIPI) dalam Diskusi "Papua Bukan Tanah Kosong" di Jakarta, Jum'at 15 November 2019. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan telah merespons permintaan sejumlah lembaga untuk menginvestigasi kasus penembakan pengunjuk rasa di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsari mengatakan investigasi saat ini tengah dilakukan kantor perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah. Mereka disebut sudah langsung terjun ke lokasi kejadian untuk mencari fakta di lapangan.

"Saat ini tim dari kantor perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah sedang melakukan investigasi," kata dia saat dihubungi, Senin, 14 Februari 2022.

Akan tetapi, Beka belum bisa mengungkapkan lebih jauh fakta lapangan apa yang sudah ditemukan Komnas HAM Sulawesi Tengah. Sebab, proses investigasi masih berlangsung.

Dorongan investigasi oleh Komnas HAM ini sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Menurutnya, penembakan terhadap pengunjuk rasa yang menolak tambang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah merupakan tindakan brutal.

Usman mengatakan penembakan terhadap pengunjuk rasa damai yang menolak pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong tidak bisa dibenarkan. Ia mendesak ada investigasi terhadap aparat yang terlibat penembakan.

“Amnesty International Indonesia mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang kredibel atas kasus ini,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 13 Februari 2022.

Amnesty International Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mengusut kejadian ini. Termasuk menyeret pelaku ke peradilan umum. “Sanksi disiplin seperti yang selama ini diterapkan, jauh dari standar hukum yang benar, apalagi rasa keadilan masyarakat," katanya.

Menurut informasi, pada Sabtu, 12 Februari, ada sekitar 700 orang dari Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, dan Kecamatan Toribulu melakukan unjuk rasa. Mereka memblokade jalan Trans Sulawesi dalam rangka mengekspresikan penolakan mereka terhadap tambang emas yang beroperasi di daerah tersebut.

Sekitar pukul 20.30 waktu setempat, anggota Brimob diturunkan ke lokasi untuk membubarkan massa. Saat memasuki dini hari, polisi menembakkan gas air mata ke peserta aksi di Parigi Moutong. Kemudian, terjadi saling lempar antara massa dan polisi. Pada pukul 01.30, seorang warga Kecamatan Tinombolo Selatan tertembak dan akhirnya meninggal.

Baca: Dugaan Penembakan di Parigi Moutong, Polri: Kapolda Bentuk Tim untuk Selidiki






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

1 jam lalu

Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

Presiden Jokowi sebut Pergub Bali soal penggunaan pakaian daerah setiap Selasa dan Kamis mendukung industri tenun.


Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

1 jam lalu

Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur soal pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

3 jam lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

3 jam lalu

Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

Jokowi berharap bisa menunjukkan kepada junta Myanmar, tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi


Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

4 jam lalu

Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan percuma mafia beras ditangkap, jika persoalannya utamanya tidak kunjung diselesaikan.


Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

4 jam lalu

Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

PDIP menyatakan siap menerima kunjungan Surya Paloh, namun menyatakan agenda Megawati Soekarnoputri masih sangat padat.


Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

5 jam lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

6 jam lalu

Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

Jokowi sering menggunakan pertimbangan hari pasaran Jawa atau weton untuk menentukan kapan keputusan politik akan diambil.


Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

6 jam lalu

Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut seorang gubernur memiliki fungsi pengawasan seperti menteri dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.