Akun YLBHI Sejajarkan Foto Jokowi dengan Soeharto, Kritik Soal Pembangunan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menyampaikan pidato saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi I Binjai-Pangkalan Brandan ruas Binjai-Stabat di Langkat, Sumatera Utara, Jumat 4 Februari 2022. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Binjai-Stabat sepanjang 11,8 km) yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut memilki 10 kesamaan dengan era Orde Baru yang dulu dipimpin Soeharto. Poster tentang kesamaan tersebut diunggah oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dalam laman Instagram mereka. 

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur membenarkan soal unggahan di kanal media sosial lembaganya. "Itu buatan Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia. Ada banyak membernya, kami bantu repost dari Akun FRI," ujar Isnur saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Februari 2022. 

Selain memberikan kritik melalui poster tersebut, Isnur mengatakan YLBHI juga pernah membuat kajian yang menerangkan tanda-tanda otoritarian dalam pemerintahan Jokowi. Kajian yang dibuat pada 14 Juni 2020 itu berlandaskan 27 kebijakan yang diterbitkan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden.

"YLBHI mendata setidaknya 27 kebijakan Pemerintahan Jokowi sejak 2014 yang menjadi tanda-tanda pemerintahan yang otoriter," bunyi kajian tersebut. 

Lebih lanjut, adapun 10 kesamaan Jokowi dengan era Orde Baru Soeharto seperti dalam unggahan YLBHI itu, antara lain: 

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba 'dari atas' ke 'bawah' untuk kejar target politik minus demokrasi.

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis.

3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.

4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah.

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.

6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.

7.Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko

8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.

9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta. 

"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab," bunyi unggahan tersebut. 

Baca: Gaduh di Wadas dan Kilas Balik Proyek Kedung Ombo di Era Soeharto 

M JULNIS FIRMANSYAH 






Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

15 menit lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

26 menit lalu

Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

Jokowi menggelar pertemuan dengan Dewan Pers di Istana Negara hari ini


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

44 menit lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Jokowi Ambition for Extending Presidential Term Resurface

1 jam lalu

Jokowi Ambition for Extending Presidential Term Resurface

THE idea of extending the presidential term for President Jokowi resurfaces. People close to Jokowi are maneuvering and lobbying many circles.


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

2 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

2 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan


Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

3 jam lalu

Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

Jokowi menegur OJK karena banyaknya kasus industri asuransi dan merugikan tak sedikit nasabah. Apa penjelasan otoritas soal hal ini?


Jokowi Geram Indonesia Importir Nomor Satu Tepung Ikan, Apa Itu Tepung Ikan?

4 jam lalu

Jokowi Geram Indonesia Importir Nomor Satu Tepung Ikan, Apa Itu Tepung Ikan?

Presiden Jokowi geram menerima kenyataan bahwa Indonesia menjadi importir nomor satu untuk tepung ikan. Apa itu tepung ikan sebenarnya?


Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

4 jam lalu

Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaku industri jasa keuangan di Tanah Air memberikan dukungan yang konkret terhadap pembangunan smelter.


Jokowi Wanti-wanti ke OJK Soal Kasus Adani Group di India: Karena Goreng-gorengan

4 jam lalu

Jokowi Wanti-wanti ke OJK Soal Kasus Adani Group di India: Karena Goreng-gorengan

Jokowi meminta OJK untuk betul-betul mengawasi industri keuangan agar kasus seperti Adani Group di India tidak merembet ke Tanah Air.