Ketua MPR Bamsoet Ingatkan Pentingnya Jaga Ikatan Kebangsaan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu telah menyepakati Pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD, pada 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada Serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan pada 27 November 2024. 

Menyikapi berbagai potensi permasalahan yang bisa saja hadir mewarnai penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di tahun yang sama dengan Pilkada serentak 2024, MPR sebagai representasi rumah kebangsaan akan selalu menempatkan diri sebagai penjaga iklim politik nasional agar tetap teduh.

“Antara lain dengan membangun wawasan kebangsaan yang dapat mendorong terwujudnya kematangan dan kedewasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Bamsoet dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Maluku, secara virtual dari Jakarta, Minggu 13 Februari 2022.

Turut hadir antara lain Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Maluku Periode 2021-2026 Zahruddin Latuconsina.

Ketua DPR RI ini menjelaskan, meskipun diselenggarakan pada  2024, rangkaian tahapan Pemilu dimulai pada Juni 2022, KPU menyusun Peraturan KPU dan melakukan sosialisasi. Selanjutnya, partai politik mendaftarkan diri pada Agustus 2022. Pada Januari hingga Februari 2023, ditetapkan daerah pemilihan, diikuti pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2023.

Setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada Juni 2023, berikutnya pendaftaran bakal Capres-Cawapres dan penetapan pasangan Capres Cawapres pada September 2023. Sedangkan penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan pada Oktober 2023.

Kampanye dijadwalkan pada Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. Setelah minggu tenang, dilanjutkan pemungutan dan penghitungan suara Capres Cawapres, Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 14 Februari 2024. emilu Serentak dan Pilkada Serentak di tahun yang sama menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memadai dari penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU). “Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 harus dijadikan pembelajaran, mengingat 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit karena kelelahan melaksanakan tugasnya," kata mantan Ketua Komisi III DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, merujuk laporan tahunan Mahkamah Konstitusi, UU.No.7/2017 tentang Pemilu menjadi salah satu undang-undang yang paling sering diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, judicial review harus tetap mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan rakyat sebagai landasan berpijak dalam setiap proses pendewasaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari aspek anggaran, KPU memperkirakan biaya penyelenggaraan Pemilu serentak sebesar Rp 86,2 triliun, sedangkan Pilkada serentak sekitar Rp 26 triliun. Pada setiap pengelolaan keuangan negara, selalu melekat tiga prinsip fundamental, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan integritas. “Anggaran yang sangat besar juga harus berbanding lurus dengan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas," ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, dari beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, selalu menimbulkan sengketa hasil Pemilu, dan polarisasi rakyat.  "Jangan sampai kontestasi politik menjadi pintu masuk bagi longgarnya ikatan kebangsaan dan retaknya semangat persatuan," kata Bamsoet. (*)






Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

3 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

4 jam lalu

Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

Generasi Y dan gen Z yang semakin sadar politik dan akan mendominasi pemilu 2024, benarkah begitu?


Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

7 jam lalu

Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selain pengamanan Pemilu 2024, juga dibahas terkait dukungan TNI dan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.


Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

19 jam lalu

Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz bergabung dengan PSI. Dia menjabat Wakil Ketua DPW PSI DKI.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

1 hari lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

1 hari lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

1 hari lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

1 hari lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?