Perpres RZ KAW Terbit, KKP Kawal PRL di Tiga Kawasan Antarwilayah


INFO NASIONAL – Terbitnya tiga Peraturan Presiden (Perpres) tetang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini di Sulawesi, diyakini membawa dampak signifikan pada geliat investasi sektor kelautan dan perikanan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab rencana zonasi memiliki fungsi sangat penting dalam hal pemberian prasyarat perizinan berusaha di ruang laut yang memiliki risiko tinggi.

"Penetapan ketiga Perpres RZ KAW pada awal 2022 merupakan momentum penting. Di masa pasca pandemi, pemerintah tengah mendorong pemulihan kondisi ekonomi nasional melalui percepatan kegiatan investasi di sektor kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi, Senin 14 Februari 2022.

Tiga beleid yang diprakarsai oleh KKP tersebut yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa, Perpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi dan Perpres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini. Ketiganya diundangkan pada 5 Januari 2022. 

RZ KAW menjadi acuan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang menjadi prasyarat perizinan berusaha sesuai Pasal 37 Ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan RZ KAW amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Pasca terbitnya tiga beleid, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) akan mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan di tiga wilayah tersebut. 

"Tanpa rencana zonasi, maka KKPRL akan terhambat untuk dapat dikeluarkan, bahkan boleh jadi tidak dapat dikeluarkan untuk kegiatan berusaha di ruang laut yang memiliki risiko tinggi. Maka Perpres ini punya peranan sangat penting dan sentral untuk kelancaran investasi di ruang laut," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut  Pamuji Lestari. 

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto menambahkan, dengan lahirnya tiga beleid tersebut maka ada empat Perpres tentang RZ KAW. Pada 2020 telah ditetapkan Perpres Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar. Dengan demikian masih tersisa 16 KAW lagi yang terdiri dari selat, teluk, dan laut lintas provinsi. 

"Sejalan dengan arah kebijakan Bapak Menteri dalam meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga ekologi, kami terus mengupayakan percepatan beberapa Perpres terkait RZ KAW pada lokasi lainnya sehingga pada 2024 telah selesai minimal 80 persen dari 20 lokasi yang tercantum dalam PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut," katanya. 

Sebagai informasi, dalam tiga Perpres terkait RZ KAW tersebut juga diatur kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum di wilayah perairan. Perpres Nomor 3 Tahun telah menetapkan kawasan konservasi di perairan pesisir seluas 1,6 juta hektare, dan kawasan pemanfaatan umum seluas 12,8 juta ha. Untuk ruang laut di luar perairan pesisir (di atas 12 mil diukur dari garis pantai), dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan umum seluas 39,9 juta ha dan untuk fungsi konservasi seluas 609,2 ribu ha. 

Kemudian RZ KAW Laut Sulawesi dengan cakupan pengaturan sampai wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan Filipina, dialokasikan ruang laut untuk kegiatan pemanfaatan umum seluas 18,4 juta ha dengan pengembangan konservasi seluas 1,3 ribu ha.  Untuk pemanfaatan di wilayah perairan, dialokasikan 2,5 juta ha dengan luas kawasan konservasi 66,9 ribu hektare. 

Selanjutnya RZ KAW Teluk Tomini, arahan pengembangan kawasan konservasi di perairan pesisir seluas 579,1 ribu ha, dengan arahan pemanfaatan umum seluas 2,8 juta ha. Adapun ruang laut di luar perairan pesisir, dialokasikan ruang laut untuk kegiatan pemanfaatan seluas 2,1 juta ha dan kawasan konservasi seluas 119,6 ribu ha. (*)






KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

7 hari lalu

KKP Kenalkan Program Ekonomi Biru ke Mahasiswa

Program KKP untuk pengembangan wisata dilaksanakan pula melalui Program Desa Wisata Bahari sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020.


KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

9 hari lalu

KKP Tegaskan Komitmen Pengelolaan Karbon Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen dan keseriusan dalam pengelolaan karbon biru di Indonesia melalui penurunan emisi, peningkatan ekonomi dan pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030.


KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

11 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

13 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

15 hari lalu

Menteri Trenggono Tetapkan Perairan Kolepom sebagai Kawasan Konservasi Perairan

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kawasan Konservasi Kolepom melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Kolepom Provinsi Papua Selatan pada 5 Januari 2023.


KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

18 hari lalu

KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah memfasilitasi 328.086 pelaku usha


Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

22 hari lalu

Menteri KKP Tinjau Pembangunan Tambak Udang Modern Terbesar

Luasnya mencapai 60 hektare berisi 149 petak tambak.


Menakar Penghentian Impor Garam

23 hari lalu

Menakar Penghentian Impor Garam

Pemerintah ambil ancang-ancang untuk menutup kran impor garam pada 2024 mendatang. Realistis atau utopis?


PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

38 hari lalu

PNBP Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 Melejit 600 Persen

Ditjen PRL mencatat sederet capaian kinerja selama tahun 2022.


PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

40 hari lalu

PNPB Perikanan Meningkat, Capai Rp 1,79 Triliun

Tahun ini kampung-kampung budidaya juga sudah berjalan di beberapa daerah