Anggota DPR: Jika Rugikan Pekerja Permenaker No. 2/2020 Layak Dicabut

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.. Foto : Arief/Man

INFO NASIONAL- Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay  mengatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap terkait Permenaker No. 2/2020. Dalam rapat-rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan JHT tidak dibicarakan secara khusus. Bahkan dapat dikatakan, belum disampaikan secara komprehensif. 

"Mestinya, rencana terkait penetapan kebijakan ini sudah disounding dulu ke DPR. Mulai dari payung hukumnya, manfaatnya bagi pekerja, sampai pada keberlangsungan program JHT ke depan. Dengan begitu, kalau ditanya, kami juga bisa menjelaskan," ujarnya

Menurutnya, Permenaker tersebut harus dipastikan agar tidak merugikan para pekerja. Dia mendengar banyak penolakan dari asosiasi dan serikat pekerja. Ha ini akan menyebabkan tidak efektifnya kebijakan dimaksud.

"Para pekerja kelihatannya merasa sering ditinggalkan. Ada banyak kebijakan pemerintah yang seakan diputus secara sepihak. Mulai dari UU Ciptaker sampai pada persoalan upah minum. Hari ini, ada pula persoalan JHT yang hanya bisa ditarik setelah 56 tahun," kata Saleh

Yang dia dengar, alasan pemerintah adalah agar tidak terjadi double klaim. Di satu pihak ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), di pihak lain ada JHT. Lalu, kebijakan ini juga imaksudkan untuk mengembalikan fungsi JHT ke tujuan awalnya.

"Masalahnya, JKP itu kan payung hukumnya adalah UU Ciptaker. Apakah sudah bisa diberlakukan? Bukankah Permenaker ini dikeluarkan setelah putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat? Kalaupun misalnya JKP boleh diberlakukan, lalu mengapa JHT harus 56 tahun? Apa tidak boleh misalnya diambil berdasarkan situasi dan kondisi pekerja? Katakanlah, misalnya, karena kondisi pekerja yang sangat sulit, lalu dibolehkan dapat JKP dan JHT? Atau banyak opsi lain yang dimungkinkan," ujarnya.

Selain itu, Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN melihat kebijakan ini kurang sosialisasi. Artinya, kementerian ketenagakerjaan belum maksimal mengedukasi masyarakat terkait JKP. Kalau betul JKP ini bagus, tentu masyarakat akan mendukung.

Angota DPR Dapil Sumut II ini melihat  Permenaker No. 2/2020 sangat layak untuk diperbincangkan di publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja. Kalau hasil diskusi publik itu menyatakan Permenaker merugikan para pekerja, kami mendorong agar Permenaker ini dicabut.  "Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik juga kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait," katanya.(*)






DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

16 jam lalu

DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

Pengadilan pajak telah memutuskan PT Saka Energi Indonesia sebagai pembeli tidak memiliki utang pajak. Amerada Hess sebagai penjual yang mestinya dibebankan pajak.


Ahmad Sahroni Yakin Polda Selesaikan Kasus Tanah Bripka Madih

1 hari lalu

Ahmad Sahroni Yakin Polda Selesaikan Kasus Tanah Bripka Madih

Sahroni mendorong kepolisian menggelar sidang etik.


Junico Siahaan: UU PDP Perlu Sosialisasi

1 hari lalu

Junico Siahaan: UU PDP Perlu Sosialisasi

Tindak lanjut dari praktik UU PDP ini adalah dengan dibentuknya lembaga otoritas pelindungan data pribadi.


DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

3 hari lalu

DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

Hasil pantauan Komisi IV tentang stok beras mendapati terjadinya perbedaan informasi.


Sofyan Tan Harap Peningkatan Promosi dan SDM untuk Ajang F1H20

3 hari lalu

Sofyan Tan Harap Peningkatan Promosi dan SDM untuk Ajang F1H20

Waktu promosi yang lebih panjang dapat menarik investor.


DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

3 hari lalu

DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

Pemerintah pusat pun diharapakan segera menyelesaikan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.


Komisi IX Apresiasi Pemkot Batam Sukses Turunkan Angka Stunting

3 hari lalu

Komisi IX Apresiasi Pemkot Batam Sukses Turunkan Angka Stunting

Angka stunting di Batam sebesar 15 persen lebih rendah dari angka stunting nasional sebesar 21 persen.


Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

4 hari lalu

Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Inggris.


Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

21 hari lalu

Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

Polda Metro Jaya terapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR-MPR.


Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

48 hari lalu

Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

Serah terima jabatan berlangsung di Plaza Mabes TNI Cilangkap.