Polemik JHT Cair your Usia 56 Tahun, DPR akan Panggil Menaker Ida Fauziyah

Klaim JHT Akibat PHK Meningkat pada Januari 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR mengkritik penetapan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan pada usia 56 tahun.

Wakil Ketua Komisi, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyebut komisi sedang mengagendakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membahas masalah ini. "Kami sudah bahas dan lagi atur waktunya soal ini," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini saat dihubungi, Minggu, 13 Februari 2022.

Sebelumnya, aturan baru soal JHT ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Beleid yang disahkan pada 4 Februari 2022 kemudian menuai polemik di masyarakat.

JHT akan dibayarkan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Aturan ini mengikat tiga jenis peserta yaitu yang mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Anggota Komisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengkaji ulang, bahkan mencabut aturan ini. Ia mengkritik tiga jenis peserta yang menerima konsekuensi aturan ini.

Dari data BPJS Ketenagakerjaan pada Desember 2021, Netty menyebut total klaim peserta yang berhenti bekerja karena pensiun hanya 3 persen. Sedangkan, pengunduran diri bisa mencapai 55 persen dan PKH 35 persen. "Jika harus menunggu sampai usia 56 tahun, bagaimana keberlangsungan pendapatan pekerja," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh menyebut Permenaker Nomor 2 ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan fungsi esensi dari JHT tersebut. "Ini untuk memastikan seluruh pekerja kita tidak mengalami kesulitan finansial, terutama saat tua," kata dia.

Sebab di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan diluncurkan 22 Februari mendatang. JKP inilah yang bisa dicairkan ketika seorang pekerja misalnya terkena PHK.

Untuk itu, Nihayatul meminta agar fungsi awal JHT ini dikembalikan seperti sedia kala, yaitu menjamin hari tua pekerja. "Kalau bisa langsung dicairkan, namanya bukan JHT dong," kata dia.

Anggota Komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mendapat informasi kalau pemerintah tak ingin terjadinya klaim ganda antara JHT dan JKP. Tapi Ia mempertanyakan, apakah JKP bisa langsung diberlakukan karena payung hukumnya adalah UU Cipta Kerja.

"Bukankah Permenaker ini dikeluarkan setelah Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat?" kata dia.

Ia pun juga mempertanyakan apakah pekerja yang memang kesulitan, bisa menerima JKP dan JHT sekaligus. Untuk itu, Ia menilai kebijakan ini kurang sosialisasi. "Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik juga kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait," kata dia.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari sudah memberi penjelasan soal JKP yang akan segera berjalan ini. Korban PHK, kata dia, diharapkan memanfaatkan program ini ketimbang mengambil dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan. "JKP akan segera berjalan. Kick off di 22 Februari nanti," kata Dita saat dihubungi pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Menurut dia, saat JKP tidak ada, buruh korban PHK banyak berharap menopang hidup dengan mencairkan dana JHT. Dengan adanya program JKP, buruh diharapkan tidak perlu mengambil dana jaminan hari tua tersebut.

Baca juga: PKS Kritik Aturan JHT Baru Bisa Cair di Usia 56 Tahun






BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

3 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

Pemkab Muna Barat telah mendaftarkan 2.270 pegawai Non ASN dan 10.424 pekerja rentan.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

5 hari lalu

Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

6 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan transformasi layanan dengan simplifikasi proses klaim melalui JMO yang berhasil memangkas proses klaim dari 5 hari menjadi hanya 15 menit.


BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan Kerja untuk Difabel, Simak Penjelasannya

8 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan Kerja untuk Difabel, Simak Penjelasannya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan sedang membuka lowongan kerja hingga 29 Januari 2023.


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Wajah Baru Pelayanan di Tangerang

9 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Wajah Baru Pelayanan di Tangerang

Housewarming ini mempermudah pelayanan dengan digitalisasi.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

10 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

12 hari lalu

Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

Berikut cara dan syarat klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan sesuai kategori tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat.


Bentrok di PT GNI, Wamenaker: K3 Jadi Alasan Buruh Lakukan Demo, Timbul Kerusakan dan Korban Jiwa

15 hari lalu

Bentrok di PT GNI, Wamenaker: K3 Jadi Alasan Buruh Lakukan Demo, Timbul Kerusakan dan Korban Jiwa

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan kepada seluruh industri di Tanah Air untuk terus mengedepankan K3 usai berkunjung ke PT GNI Kamis lalu.


Soal Bentrok Maut di PT GNI, Kemnaker Bakal Tempuh Langkah Hukum

17 hari lalu

Soal Bentrok Maut di PT GNI, Kemnaker Bakal Tempuh Langkah Hukum

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker bakal memempuh langkah hukum jika PT GNI terbukti tak jalankan ketentuan ketenagakerjaan


Terkini Bisnis: Kronologi Bentrok di PT GNI, UU PPSK Atur Dana Jaminan

17 hari lalu

Terkini Bisnis: Kronologi Bentrok di PT GNI, UU PPSK Atur Dana Jaminan

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 18 Januari 2023 tentang kronologi kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI.