Desa Wadas Tak Masuk Wilayah PSN, Komisi III DPR: Warga Berhak Menolak

Reporter

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Semarang - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa menyebut Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tidak termasuk wilayah proyek strategis nasional atau PSN Bendungan Bener. Batuan Andesit di Desa Wadas rencananya akan ditambang untuk material bendungan.

"Desa Wadas apakah masuk bagian PSN. Dalam keppres peruntukkan tanah tidak masuk," kata dia di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Jumat, 11 Februari 2022.
 
Menurutnya, berdasarkan status tersebut masyarakat Desa Wadas yang tak setuju penambangan berhak menolak. "Ada hak masyarakat untuk menolak," ungkap Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.
 
Meski berada di luar wilayah PSN, hanya ada satu analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk pembangunan Bendungan Bener dan penambangan di Wadas atau Amdal terpadu. "Segala hal yang kini dianggap kurang, termasuk Amdal itu akan diperbaiki sama Pak Gubernur," katanya.
 
Desmond juga mengakui rencana penambangan di Wadas tak mengantongi izin usaha penambangan atau IUP. "Karena ini yang melaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai, karena pemerintah juga, tidak perlu ada izin penambangan," sebut dia.
 
Dia mengungkapkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui ada kekurangan dalam melaksanakan proyek tersebut. "Pak Ganjar mengakui ada kekurangan ke depan akan diperbaiki dan beliau bertanggung jawab atas kekurangan itu," tuturnya.
 





Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

1 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

4 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

8 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

9 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

18 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Megawati dan Ganjar Duduk Berdampingan Hadiri Pelantikan Wali Kota Semarang

1 hari lalu

Megawati dan Ganjar Duduk Berdampingan Hadiri Pelantikan Wali Kota Semarang

Kedatangan Megawati di Kota Semarang juga dijemput Ganjar bersama istrinya di Lapangan Udara Angkatan Darat Ahmad Yani.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

3 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

3 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.