Bintang Puspayoga Sebut Empat Menteri Sudah Teken DIM RUU TPKS

Reporter

Bintang Puspayoga menanggapi polemik penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur tahun 2019/Foto: KPPPA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah pada Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah selesai.

"DIM pemerintah atas naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah kami terima akhir bulan lalu dari DPR, sudah rampung," kata dia dalam Konferensi Pers Progres Penyusunan DIM RUU TPKS oleh Pemerintah, Jumat 11 Februari 2022.

Dia mengatakan empat menteri yang ditunjuk untuk mengawal pembahasan di DPR yaitu Menteri PPPA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri, telah bersama-sama membubuhkan paraf persetujuan pada DIM RUU TPKS tersebut.

Kementerian PPPA menekankan bahwa RUU TPKS harus segera disahkan menjadi undang-undang mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual dan penanganannya membutuhkan payung hukum khusus.

Data tingginya kasus kekerasan seksual ini merujuk pada hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021, laporan Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), laporan Komnas Perempuan, dan laporan KPAI.

"Pengesahan RUU ini dapat ditunda lagi karena secara dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memenuhi syarat, baik dari filosofis, sosiologis maupun yuridis," kata dia.

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR pada 18 Januari 2022, DPR telah mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca: Aktivis Berharap Pembahasan RUU TPKS Bisa Tuntas Juli 2022






Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

2 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

4 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

13 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Polisi Tangkap Eks Pacar yang Lemparkan Helm Plus & Melakukan Kekerasan Seksual

17 jam lalu

Polisi Tangkap Eks Pacar yang Lemparkan Helm Plus & Melakukan Kekerasan Seksual

Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pria, inisial SAM (23) karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mantan kekasihnya.


Jaksa Tuduh Kuasa Hukum Putri Candrawathi Paksakan Motif Pelecehan untuk Cari Simpati

21 jam lalu

Jaksa Tuduh Kuasa Hukum Putri Candrawathi Paksakan Motif Pelecehan untuk Cari Simpati

Jaksa mengatakan kuasa hukum bahkan mendukung ketidakjujuran Putri Candrawathi dan melimpahkan kesalahan kepada Yosua.


Jaksa Sebut Dalil Pemerkosaan Putri Candrawathi Khayalan untuk Bebas Jerat Hukum

22 jam lalu

Jaksa Sebut Dalil Pemerkosaan Putri Candrawathi Khayalan untuk Bebas Jerat Hukum

Jaksa mengatakan pleidoi Putri Candrawathi tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menggugurkan surat tuntutan.


Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Lakukan Visum karena Berusaha Pertahankan Ketidakjujuran

22 jam lalu

Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Lakukan Visum karena Berusaha Pertahankan Ketidakjujuran

Menurut jaksa keterangan ahli psikologi forensik dalam kasus Putri Candrawathi tidak relevan dijadikan alat bukti.


Jaksa Sebut Tim Kuasa Hukum Putri Candrawathi Paksakan Motif Pelecehan Tanpa Bukti Valid

1 hari lalu

Jaksa Sebut Tim Kuasa Hukum Putri Candrawathi Paksakan Motif Pelecehan Tanpa Bukti Valid

Jaksa menuding Putri Candrawathi malah tidak berkata jujur dan ketidakjujuran ini didukung oleh tim kuasa hukumnya.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.