Kemnaker Apresiasi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Manusia

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut yang berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan manusia yang diduga akan dipekerjakan di Malaysia. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang, mengatakan penyelundupan manusia merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan termasuk kategori pelanggaran yang serius. "Kemnaker tidak pernah ragu untuk menindak tegas pelaku penempatan PMI nonprosedural baik yang dilakukan oleh perorangan maupun koorporasi," ucapnya, Rabu, 9 Februari 2022.

Ia meminta semua kementerian/lembaga dan Pemda bersatu padu mencegah dan memberantas penempatan CPMI/PMI secara nonprosedural, terlebih dengan modus penyelundupan manusia yang sangat tidak manusiawi. "Pemda sebagai garda terdepan dalam pelindungan PMI harus bersatu untuk mencegah dan menangani penempatan PMI secara nonprosedural," ujar Haiyani.

Kemnaker akan mendorong kasus ini dapat ditangani secara komprehensif dan diusut tuntas siapa pun yang terlibat dengan memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait. 

Karena kejadian ini, Haiyani melanjutkan, daerah-daerah perbatasan seperti perairan Tanjung Balai Asahan, Dumai, Nunukan, Tanjung Balai Karimun, perairan Tanjung Pinang dan Entikong harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Begitu juga Pemda, Disnaker, Kepolisian, TNI, Bakamla, Penjaga perbatasan agar benar-benar memberikan perhatian untuk mengantisipasi atau mencegah penyelundupan manusia dan/atau penempatan CPMI secara nonprosedural. "Tindak tegas siapa pun oknum-oknum yang terlibat demi perlindungan dan martabat bangsa Indonesia," katanya. (*)






Kemnaker dan Palestina Jajaki Kerja Sama Sektor Ketenagakerjaan

20 jam lalu

Kemnaker dan Palestina Jajaki Kerja Sama Sektor Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjajaki peluang kerja sama bidang ketenagakerjaan dengan Palestina.


Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

1 hari lalu

Kebut Penyaluran BSU, Kemnaker: Jika Tak Tersalurkan, Dana Kembali ke Kas Negara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan bantuan subsidi upah (BSU) tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU pada 20 Desember 2022.


TPPO Berkedok Agensi TKW Beroperasi di Bogor, Paspor untuk Berlibur ke Singapura

3 hari lalu

TPPO Berkedok Agensi TKW Beroperasi di Bogor, Paspor untuk Berlibur ke Singapura

Polres Bogor menggagalkan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO berkedok penyalur TKW di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.


RI Buka Peluang Magang ke Korea Selatan

6 hari lalu

RI Buka Peluang Magang ke Korea Selatan

Indonesia telah meneken nota kesepahaman mengenai magang dengan Korean Federation Small Business atau KSFB.


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

10 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

14 hari lalu

Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

BRI sebagai salah satu BUMN mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

15 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

19 hari lalu

UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan


Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

20 hari lalu

Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

20 hari lalu

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.