Jokowi Dukung Regulasi Hak Penerbit Bagi Pers

Presiden Jokowi saat mengikuti KTT APEC-ABAC, Kamis, 11 November 2021. Sumber : Biro Pers Istana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung penerbitan regulasi hak penerbit atau publisher rights bagi media massa atau pers. Menurut dia, ada tiga pilihan regulasi yang bisa segera diputuskan.

"Apakah segera mendorong undang-undang baru atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP," kata Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Rabu, 9 Februari 2022.

Pemerintah, kata Jokowi, menyerahkan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers agar regulasi ini bisa segera diselesaikan. Jokowi mengatakan akan terus mendorong setelah pilihan regulasi ini ditentukan. "Sehingga menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat," kata dia.

Di awal acara, Ketua PWI Atal S. Depari lebih dulu mengingatkan Jokowi bahwa regulasi hak penerbit ini penting demi keberlangsungan media nasional. "Kami sangat membutuhkan publisher rights," kata dia.

Sesuai janji di Hari Pers Nasional 2021, kata Atal, PWI sudah menyusun dan menyerahkan draf regulasi hak penerbit ini pada Oktober lalu. Meski draf tersebut belum sempurna, Atal menyebut tindak lanjut sekarang ada di pemerintah.

Ia berharap Jokowi bisa memerintahkan kementerian untuk memproses regulasi ini. "Kalau bola di pemerintah, Pak Presiden tinggal tendang pakai kaki kiri atau kanan," kata dia.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh juga mengingatkan Jokowi soal regulasi hak penerbit. Ia mengatakan salah satu persoalan di industri media saat ini ialah gempuran digital dari platform global.

Nuh menyebut Dewan Pers ikut mendorong lahirnya regulasi hak penerbit karena tak ingin terjadi digital feodalism. "Kami terima kasih, dorongan Pak Presiden sangat mulia untuk segera. Payung yang bisa memayungi kawan-kawan dunia pers itu terhindar dari gempuran platform digital bisa segera terealisir," ujar Nuh.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, sebelumnya telah menyampaikan regulasi hak penerbit ini bakal mendorong jurnalisme berkualitas yang sehat secara ekonomi. Saat ini pemerintah sedang mendiskusikan pilihan regulasi tersebut.

Sebab, kata Usman, rezim dari hak penerbit ini memang luas. "Apakah bersifat copyright atau lebih ke news bargaining code atau apa persaingan usaha? masing-masing ada kelebihan sekaligus punya kelemahan,” kata dia dalam keterangan tertulis.

Pemerintah dan industri media, kata Usman, perlu berdiskusi untuk menentukan aturan yang dipakai. Usman mencontohkan aturan copyright, di mana tantangannya akan besar dari platform global.

Platform ini juga bisa mengatakan bahwa mereka punya copyright dalam hal teknologi. "Itu bisa menjadi argumen bagi mereka untuk katakanlah mendiskusikan secara lebih jauh atau mempersoalkan undang-undang ini,” kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.

Baca: Hari Pers Nasional: Jokowi Sebut Kritik dari Media Sangat Penting






H-1 Akad Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Melihat Persiapan di Pendopo Ambarrukmo

7 menit lalu

H-1 Akad Nikah Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Melihat Persiapan di Pendopo Ambarrukmo

Prosesi akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Pendopo Ambarrukmo rencananya akan diikuti sekitar 250 tamu undangan.


H-2 Ngunduh Mantu Pernikahan Kaesang, 40 Jet Pribadi Mendarat di Solo

1 jam lalu

H-2 Ngunduh Mantu Pernikahan Kaesang, 40 Jet Pribadi Mendarat di Solo

Jumlah jet pribadi yang mendarat diperkirakan akan terus bertambah hingga rangkaian acara tasyakuran pernikahan Kaesang dan Erina selesai.


Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

1 jam lalu

Sri Mulyani Puji Rambut Putih Basuki: The Truly Bapak Pembangunan

Sri Mulyani pun berseloroh kerja keras Basuki itu tampak dari rambut putihnya.


Lithium Masih Impor, Bisakah Indonesia Jadi Produsen Baterai EV Terbesar?

2 jam lalu

Lithium Masih Impor, Bisakah Indonesia Jadi Produsen Baterai EV Terbesar?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia.


Human Rights Watch: Eropa Harus Tolak KUHP Saat Jokowi Ikut EU-ASEAN Summit

3 jam lalu

Human Rights Watch: Eropa Harus Tolak KUHP Saat Jokowi Ikut EU-ASEAN Summit

HRW ikut meminta pemimpin Eropa untuk menyuarakan sikap mereka atas KUHP yang kontroversial ini saat Presiden Jokowi ke Eropa pekan depan.


Bamsoet Munculkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Dasco Sebut Hanya Pendapat Pribadi

3 jam lalu

Bamsoet Munculkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Dasco Sebut Hanya Pendapat Pribadi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan tahapan pemilu tetap berjalan, walaupun wacana Jokowi 3 periode mencuat kembali.


Wacana Tiga Periode Berhembus Lagi, Demokrat Bandingkan Capaian SBY dan Jokowi

6 jam lalu

Wacana Tiga Periode Berhembus Lagi, Demokrat Bandingkan Capaian SBY dan Jokowi

Menurut Herzaky, ada beberapa capaian pemerintahan Jokowi yang jauh tertinggal dibanding saat Susilo Bambang Yudhoyono


Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina Digelar di Pura Mangkunegaran, Begini Pengalihan Arus Lalu Lintas

6 jam lalu

Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina Digelar di Pura Mangkunegaran, Begini Pengalihan Arus Lalu Lintas

Polda Jateng akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Pura Mangkunegaran saat pernikahan Kaesang dan Erina Gudono, pada Ahad, 11 Desember 2022.


Sederet Bisnis Kaesang, Ada Goola sampai Hompimpa Games

6 jam lalu

Sederet Bisnis Kaesang, Ada Goola sampai Hompimpa Games

Kaesang mengelola berbagai lini usaha, mulai kuliner hingga fashion.


Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus

8 jam lalu

Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus

Demokrat menentang keras pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang kembali menghidupkan wacana Presiden Jokowi 3 periode.