Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Dukung OMAI Fitofarmaka Masuk Formularium Nasional JKN

image-gnews
DPR Dukung OMAI Fitofarmaka Masuk Formularium Nasional JKN untuk Kemandirian Farmasi
DPR Dukung OMAI Fitofarmaka Masuk Formularium Nasional JKN untuk Kemandirian Farmasi
Iklan

INFO NASIONAL-Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ketahanan kesehatan dalam negeri, yakni terkait dengan ketersediaan obat-obatan. Untuk mengantisipasi kelangkaan, Komisi VI DPR RI mendorong agar obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri bisa digunakan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Harapannya kita cari solusinya agar obat-obat OMAI, obat modern asli Indonesia bisa masuk ke JKN. Karena kalau tidak masuk ke JKN susah sekali. Pasar terbesarnya adalah di JKN," kata Anggota Komisi VI Harris Turino dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022.

Harris menyoroti berbagai isu kesehatan di Indonesia, terutama keberadaan JKN yang telah melayani lebih dari 200 juta penduduk Indonesia telah menjadi pasar yang dominan untuk pelaku usaha farmasi, melalui lelang e-katalog, harga obat-obatan menjadi sangat murah, sementara itu pelaku industri farmasi di Indonesia harus terus berinvestasi menambah kapasitas dan memenuhi CDOB BPOM.

Pemerintah harus hadir mendukung pelaku usaha farmasi yang sudah berkomitmen melakukan investasi dan pengembangan. "Ini yang juga kita harus cari solusinya, obat-obatan yang sudah bisa diproduksi secara nasional maka importasinya harus dibatasi," katanya.

Lebih lanjut, Harris menambahkan bahwa saat ini sudah ada super deduction tax yang bisa dimanfaatkan industri farmasi yang mengembangkan inovasi, termasuk untuk pengembangan OMAI. Selain itu ada pula UU Sisnas IPTEK yang menjamin pembelian atas produksi dari pengembangan riset.

"Sehingga harapannya ini bisa diimplementasikan, tidak menimbulkan keraguan bagi pemain di industri farmasi, untuk melakukan investasi, tentu saja juga industri OMAI yang fitofarmaka, karena kekuatan Indonesia di obat tradisional," kata Harris.

Senada dengan Harris, Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka dalam rapat tersebut menyatakan bahwa sistem Jaminan Kesehatan Nasional seharusnya memperkuat industri farmasi dalam negeri. 

"Jangan sampai orang sudah produksi, hasil produksinya tidak dibeli. Tapi kalau ada orang tidak produksi lalu ada permintaan dari negara, lalu dikatakan industri farmasi kita tidak sanggup," ucap Rieke yang pernah menjadi Anggota Komisi Kesehatan tersebut.

Rieke menambahkan bahwa ada Permenkes No 54/2018 yang mengatur penyusunan Formularium Nasional. "Kita perlu memastikan obat-obatan yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri apakah sudah dipastikan masuk dalam Formularium Nasional itu?" katanya.

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina kemudian mempertanyakan, apakah obat yang berasal dari kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. RDPU kali ini juga menghadirkan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) dan Asosiasi Apotek Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum GPFI Tirto Kusnadi menegaskan, industri farmasi yang menjadi anggotanya berkomitmen untuk menyediakan obat-obatan kebutuhan dalam negeri. Direktur Eksekutif GPFI Elfiano Rizaldi menambahkan, sudah saatnya obat berbahan baku alam yang telah teruji klinis atau Fitofarmaka masuk dalam Formularium Nasional.

"Kenapa industri farmasi sangat sedikit ingin memproduksi produk herbal yang tingkatnya Fitofarmaka, karena tahapannya memerlukan biaya besar sekali. Investasi yang begitu besar, tapi penggunaannya belum masuk JKN. Jadi, kami berharap adanya dorongan bagaimana pemerintah memasukkan fitofarmaka dalam Fornas," ucap Elfiano.

Dirinya menambahkan bahwa saat ini para dokter belum bisa meresepkan OMAI Fitofarmaka lantaran belum masuk ke Formularium Nasional. Padahal OMAI Fitofarmaka sudah teruji klinis dan memiliki khasiat seperti obat dengan efek samping yang minim.

"Komisi VI mendukung penerapan Formularium Nasional untuk ketersediaan dan penggunaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau dan berbasis bukti ilmiah dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memberikan penguatan kepada Industri Farmasi Nasional," kata Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih saat membacakan kesimpulan atau Catatan RDPU.

Komisi VI DPR akan menyampaikan hasil RDPU ini kepada mitra kerja mereka dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Rapat tersebut juga menyimpulkan bahwa kapasitas industri farmasi nasional berlebih dan sangat sanggup untuk kemandirian obat nasional.

"Besarnya nilai investasi untuk mencapai kemandirian obat membuat semua pihak harus suportif, adaptif, dan kolaboratif untuk menjamin digunakannya produk produksi dalam negeri," kata Gde Sumarjaya.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

3 jam lalu

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

Pemerintah hendaknya segera memastikan kesiapan seluruh moda angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, untuk melayani hampir 200 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik guna merayakan lebaran tahun 2024 ini.


Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

3 jam lalu

Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama BPKH dan TNI AL kembali menggelar Pesantren Kilat Ramadhan 1445 H untuk siswa-siswi SMA/sederajat


Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

3 jam lalu

Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

Buka Puasa Bersama BINUS sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan.


Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

16 jam lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

16 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

16 jam lalu

Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

Puluhan ribu armada disiapkan di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Semua untuk melayani 193,6 juta pemudik.


Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

17 jam lalu

Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

Hong Kong, sebuah kota yang memikat dengan perpaduan antara budaya tradisional dan kemajuan modern, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga.


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

17 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

18 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


BNPT Dukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

18 jam lalu

BNPT Dukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.