Togu Simorangkir, salah satu warga mengatakan aksi jalan kaki ini merupakan akumulasi atas berbagai peristiwa yang dialami masyarakat adat setelah keberadaan Toba Pulp Lestari. "Aksi ini bentuk kegeraman dan kemuakan terhadap TPL yang selalu semena-mena terhadap masyarakat ada," kata Togu.
Tim sebelas ini sempat bertemu Jokowi di Istana. Menurut Togu, Presiden menyebut cukup sulit memenuhi tuntutan masyarakat untuk menutup PT. TPL. "Beliau (Jokowi) mengatakan, pada prinsipnya, kalau untuk menutup TPL itu katanya agak sulit, karena memang akan ada hal-hal yang perlu dipelajari," ujarnya.
Bursa Efek Indonesia (BEI) lantas meminta penjelasan kepada Toba Pulp Lestari soal aksi 11 warga ini. Terkait upaya penyelesaian konflik agraria dengan masyarakat adat, Sekretaris Perusahaan Toba Pulp Lestari Anwar Lawden salah satunya mengatakan ada 10 klaim lahan yang telah terdaftar.
"Perseroan telah berhasil menyelesaikan 9 dari klaim-klaim tersebut dengan menerapkan kerjasama kemitraan kehutanan bersama dengan masyarakat," lata dia, dalam Keterbukaan Informasi, 3 Agustus 2021.
Kala itu, Anwar juga menyampaikan tidak ada gugatan terkait klaim lahan. Semua klaim tanah adat di areal konsesi perseroan, kata dia, disampaikan sesuai prosedur hukum karena pihak yang menyampaikan klaim memahami. "Bahwa perseroan merupakan pemegang izin konsesi di atas kawasan hutan negara, bukan pemilik tanah," kata dia.
Pertemuan dengan Menteri Siti
Roganda tidak sendirian dalam pertemuan singkat dengan Jokowi, tapi bersama Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi. Delima juga membenarkan bahwa pembicaraan singkat difasilitasi oleh Menteri Siti.
Menurut Delima, Jokowi mengatakan Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan terbuka sehingga memang harus tetap dipelajari terlebih dahulu sebelum diambil tindakan. "Kira-kira begitu yang disampaikan Presiden," kata dia.
Tapi saat gladi resik sehari sebelum acara ini, Roganda dan Delima mengatakan mereka sudah diajak bicara oleh Menteri Siti terkait desakan mereka untuk menutup Toba Pulp Lestari. Roganda meminta Siti untuk segera mencadangkan hutan ada yang ada di area konsesi Toba Pulp Lestari dalam rangka penyelesaian konflik ini.
"Respon bu menteri positif, dia katakan ya itu akan terus kami kejar agar masyarakat adat bisa dapatkan hak-haknya, ada tahapan," kata Roganda.
Tempo mengkonfirmasi kepada Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah, tapi belum ada jawaban. Pesan WhatsApp yang disampaikan juga sudah dibaca, tapi belum ada balasan.
Baca: Komnas HAM Masih Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM PT Toba Pulp Lestari
